- Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo terus berlanjut.
- Pertikaian kedua kubu antara Jokowi, dan Roy Suryo Cs semakin memanas seiring dengan adanya saling lapor ke kepolisian.
- Pakar hukum Universitas Islam Asyafi’iah Jakarta, Salahudin Gaffar berpendapat bahwa prinsip dasar polemik ijazah Jokowi hanyalah perdebatan opini.
Suara.com - Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo terus berlanjut. Pertikaian kedua kubu antara Jokowi, dan Roy Suryo Cs semakin memanas seiring dengan adanya saling lapor ke kepolisian.
Pakar hukum Universitas Islam Asyafi’iah Jakarta, Salahudin Gaffar berpendapat bahwa prinsip dasar polemik ijazah Jokowi hanyalah perdebatan opini.
“Mestinya kita harus bawa ke perdebatan hukum acara pembuktian. Paling penting, hukum acara pembuktian itu kan berarti domainnya itu kan penyidik,” kata Salahudin, di Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2025).
“Kalau domainnya penyidik, itu nanti segala sesuatu yang dianggap dibuktikan, dia punya manajemen pembuktiannya sudah lengkap begitu,” imbuhnya.
Namun, sering kali jika persoalan hukum yang melibatkan pejabat publik tidak bisa dihindari dengan intervensi politik.
“Berkenaan dengan persoalan-persoalan yang melibatkan pejabat publik itu kan tentu tidak bisa dihindarkan dengan intervensi politik,” katanya.
Sehingga, sampai saat ini dalam konteks negara hukum berlaku adil bagi semua orang perlu dipertanyakan.
“Sebenarnya apakah hukum itu berlaku untuk semua orang secara sama atau enggak? Itu yang saya sebutkan di ekonomi penduduk, itu kan sebenarnya,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, mantan Presiden Joko Widodo mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025). Kehadirannya ke Polda guna melakukan laporan terhadap pihak-pihak yang menuding ijazah yang dimilikinya palsu.
Baca Juga: Rocky Gerung: "Pulung" Jokowi Lenyap, Kereta Cepat Jadi Simbol Niat Jahat
Usai membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya, Jokowi mengaku, sebetulnya ia enggan melaporkan hal ini, lantaran dianggap hanya persoalan kecil.
Namun di luar dugaannya hal ini masih terus berlanjut. Agar semua menjadi terang benderang, maka Jokowi memutuskan untuk melaporkan persoalan ini kepada pihak kepolisian.
"Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya," kata Jokowi ketika itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku heran lantaran, tudingan atas ijazah palsu miliknya masih terus digaungkan. Padahal saat ini dirinya sudah purna tugas menjadi Kepala Negara.
"Kan dulu masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang," ujarnya.
Meski demikian, Jokowi tidak merinci siapa saja pihak yang dilaporkannya saat mebuat laporan di Polda Metro Jaya. Jokowi meminta awak media menanyakan hal tersebut kepada kuasa hukumnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Update Terkini Perang Iran, Israel Makin Hancur Hingga Ledakan di Mana-mana
-
Jubir Militer Houthi Yaman: Iran Akan Hancurkan AS dan Rezim Zionis Israel!
-
Iran Bombardir Pangkalan Perang AS, 13 Antek Zionis Tewas dan 100 Luka-luka
-
DUAAARRR! Tanki BBM di Pelabuhan Oman Diserang Drone Peledak Iran, Api Berkobar
-
Bantah Donald Trump, Militer AS: Rudal Tomahawk Hancurkan Sekolah di Iran Milik Kami
-
Pengelolaan TMPN Kalibata Dialihkan ke Kemenhan, Target Resmi Mulai 1 April 2026
-
Usai Kalah di Praperadilan, Gus Yaqut Disebut Akan Penuhi Panggilan KPK Hari Ini
-
Mengenal Kapal Perang US Fifth Fleet yang Masuk Bidikan Rudal Iran, Sudah Berumur31Tahun
-
Jenderal Iran: Tidak Ada Gencatan Senjata Perang!
-
Anggota Komisi XII DPR Desak Reformasi Pengelolaan Sampah Usai Tragedi Longsor di Bantar Gebang