-
Menkeu Purbaya salah fokus pada HP canggih milik sekjen.
-
iPhone menteri kalah mahal dari Samsung Z Fold 7 sekjen.
-
Momen 'adu HP' antar pejabat ini viral di media sosial.
Suara.com - Sebuah momen tak terduga dan menggelitik terjadi di tengah sesi klarifikasi serius yang dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pegawai bea cukai yang ketahuan nongkrong di Starbucks.
Saat Menkeu Purbaya hendak membaca data yang ditampilkan pada layar di belakangnya, Sekjen Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menyodorkan ponselnya untuk mempermudah sang menteri membaca data tanpa melihat layar di belakangnya.
Namun alih-alih langsung membaca data, Purbaya Yudhi justru salah fokus pada gawai canggih milik anak buahnya itu.
"Handphone lu bagus, lebih gede," ujar Purbaya Yudhi ketika anak buahnya menyodorkan ponsel tersebut dilansir dari TikTok @rheaw4ra, Jumat 24 Oktober 2025.
Sambil menyandingkan ponsel tersebut dengan iPhone miliknya, Menkeu Purbaya melontarkan komentar spontan yang mengundang sorotan publik.
"Layarnya gede nih," tambahnya sambil membandingkan ponselnya dengan ponsel Heru Pambudi.
Pada video tersebut terlihat jelas bahwa ponsel milik Sekjen Kemenkeu adalah Samsung Z Fold 7, ponsel lipat premium yang harganya di pasaran ditaksir mencapai Rp 35 juta.
Sementara itu, ponsel yang digenggam Menkeu Purbaya diidentifikasi sebagai iPhone 14 Pro atau iPhone 15 Pro, yang harganya berada di kisaran Rp 20-21 juta.
Perbedaan harga yang cukup signifikan ini pun menjadi bahan perbincangan hangat di kolom komentar.
Baca Juga: Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
"HP pak Purbaya 14/15 pro series kayaknya. Sebelahnya Samsung lipet lupa series yang mana," tulis akun @galeri**.
"Samsung Z Fold 7," timpal akun "@derull**,
"Samsung Fold terbaru itu, muahal. Menterinya hanya iPhone, dirjen-nya Fold cuy. Tapi, memang Fold untuk pegawai yang taktis. Kalau pak Menteri lebih banyakan koordinasi, anak buahnya yang buka data," komentar akun @sugiarto***.
Berita Terkait
-
Wacana Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Apa Syaratnya?
-
Oknum Pajak Semarang Palak Rp300 Juta, Menkeu Purbaya Heran Masih Ada Pungli
-
Wajib Pajak 'Diperas' Oknum Rp10 Juta, Menkeu Purbaya Geram
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Bom Waktu Utang Whoosh: Deretan BUMN Ini Ikut Kena 'Getah' Proyek Kereta Cepat
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo