- Dalam pengadaan digitalisasi SPBU ini, Budi menjelaskan salah satu proyek pengadaannya ialah mesin EDC.
- Pengadaan digitalisasi SPBU ini bukan hanya berkaitan dengan hardware-nya saja, tetapi juga berkaitan dengan sistem dan software.
- KPK diketahui tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) Tahun 2018-2023.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pengkondisian pada pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dalam kasus dugaan korupsi terkait digitalisasi SPBU Pertamina.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan hal tersebut ditemukan penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap OSM Service Operation SDA PT Telkom Tahun 2021 Eko Ramanda Hidayat, Direktur Sales dan Marketing PT Pertamina Lubricants Dwi Puja Ariestya, serta Pegawai TRG Investama, Aya Natalia.
“Diklarifikasi auditor BPK dan penyidik KPK terkait dengan aliran uang dan kehandalan produk EDC," kata Budi kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).
Dengan begitu, nantinya penyidik akan memeriksa kesesuaian fungsi dan harga dari mesin-mesin EDC yang berkaitan dengan digitalisasi SPBU Pertamina.
"Artinya terkait dengan perkara ini itu adanya dugaan pengkondisian dalam proses pengadaan artinya apakah spek barang yang disediakan oleh para vendor ini kualitasnya sesuai atau tidak dengan harga sehingga kita pelajari, kita analisis dan kita bandingkan apakah dengan harga sekian speknya seperti ini," tutur Budi.
Dalam pengadaan digitalisasi SPBU ini, Budi menjelaskan salah satu proyek pengadaannya ialah mesin EDC dengan pihak penyedianya mantan Direktur Utama PT Pasific Cipta Solusi (PCS) Elvizar.
Elvizar diketahui juga merupakan pihak yang menjadi penyedia mesin EDC di salah satu bank BUMN yang perkara dugaan tindak pidana korupsinya juga sedang dalam proses penyidikan oleh KPK.
Menurut Budi, pengadaan digitalisasi SPBU ini bukan hanya berkaitan dengan hardware-nya saja, tetapi juga berkaitan dengan sistem dan software.
"Jadi kalau kita bicara digitalisasi SPBU itu kan luas ya, tidak hanya hardware-nya tapi juga di situ ada sistem, ada software-nya juga artinya ini juga masih terus berprogres penyidikannya karena tentu banyak pihak-pihak, banyak penyedia jasa vendor yang kemudian juga butuh untuk didalami termasuk dalam proses penghitungan kerugian negaranya yang dilakukan oleh teman-teman auditor," tandas Budi.
Baca Juga: Tak Hanya Noel, KPK Kini Kejar Semua 'Tangan' yang Terima Duit Korupsi Kemenaker
Sekadar informasi, KPK diketahui tengah mengusut dugaan kasus korupsi terkait proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) Tahun 2018-2023.
Dalam perkara ini, Tessa Mahardhika saat masih menjabat sebagai Juru Bicara KPK mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan tiga tersangka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu ialah DR dan W dari pihak PT Telkom serta Elvizar selaku Direktur PT Pasific Cipta Solusi.
Para tersangka diduga membuat negara mengalami kerugian lantaran menyebabkan adanya kemahalan bayar dalam proyek yang berawal saat Pertamina memberlakukan kebijakan penggunaan kode quick response (QR) bagi pelanggan yang membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Berita Terkait
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita
-
Periksa Eks Kabiro Umum Kementan, KPK Dalami Soal Rekanan Pengadaan Asam Formiat
-
Begini Cara 'Mafia Tanah' Mainkan Proyek Tol Sumatera Hingga Negara Rugi Lebih dari Rp205 Miliar
-
Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, KPK: Tak Ada Toleransi Soal LHKPN
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua