Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.
Gagasan Prabowo tersebut muncul setelah ia menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Menanggapi permintaan Prabowo tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan siap mengkaji arahan Presiden.
Abdul Mu’ti menegaskan, kajian mendalam akan dilakukan sebelum hasilnya diumumkan kepada publik.
"Bahasa Portugis itu belum kami bahas di kementerian. Kami akan mengkaji bagaimana penerapan dari arahan Bapak Presiden secara komprehensif dan tentu saja nanti kalau sudah ada hasilnya kami sampaikan," ungkap Mendikdasmen Mu’ti.
Dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan pembelajaran bahasa Portugis di sekolah yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto agar terlebih dahulu diujicobakan di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu lantaran NTT merupakan daerah yang memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial dan budaya dengan negara-negara berbahasa Portugis, mengingat, daerah tersebut juga berbatasan langsung dengan Timor Leste.
"Pendekatan kontekstual ini akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik serta masyarakat setempat," beber Hetifah.
Baca Juga: Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Menurut dia, Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan tentu menyambut baik setiap upaya Pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia.
Akan tetapi, lanjutnya, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa.
Sejarawan Ikut Angkat Bicara
Terkait dengan keinginan Prabowo agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia, pendidik sekaligus Sejarawan, Sumardiansyah Perdana Kusuma turut menyampaikan pendapatnya.
Sumardiansyah menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam agar tidak sekadar menjadi basa-basi politik.
Dalam konteks kebijakan, kata dia, hal ini bukan hanya sebatas penambahan mata pelajaran baru.
Berita Terkait
-
Prabowo di Hari Sumpah Pemuda: Jangan Takut Bermimpi Besar, Indonesia Tak Akan Pernah Kalah!
-
'Spill' Blueprint Gen Z Ideal Versi Megawati: Cerdas, Melek Politik, dan Merawat Bumi
-
Purbaya Akui Pertumbuhan Ekonomi Q3 2025 Lambat, Tapi Warga Mulai Percaya Prabowo
-
Menkeu Purbaya Diprediksi Akan Bertahan Lama di Kabinet Prabowo
-
Firdaus Oiwobo Sebut Prabowo Singa Dikelilingi Kambing, Netizen: Baru Kali Ini Dia Benar
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh
-
Bareskrim Bersiap Umumkan Tersangka Banjir Sumut, Nama Korporasi Mencuat
-
Satgas PKH Telah Identifikasi Perbuatan Pidana Terkait Bencana Longsor dan Banjir Bandang Sumatera