Jokowi Pecat Menteri Kritik Kereta Whoosh, Said Didu: Jadi Luhut Tahu Dong Siapa yang Bikin Busuk?

Suara.com - Dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kekinian sedang diusut oleh KPK. Nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan pun ikut disebut-sebtu terkait skandal kereta Whoosh.

Di tengah dugaan korupsi kereta Whoosh yang kini diusut oleh KPK, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu membongkar di balik ambisi Jokowi kala menjabat sebagai kepala negara. Menurutnya, Jokowi sempat memecat sejumlah pejabat termasuk mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan karena diduga mengkritik soal proyek kereta Whoosh.

"Kereta cepat ada empat pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas," ungkap Said Didu dalam siniar yang tayang di kanal Youtube Nusantara TV dikutip pada Jumat.

Pegiat media sosial sekaligus analis kebijakan publik juga menyingung pernyataan Luhut yang sempat menyebut jika proyek Kereta Whoosh "busuk" sejak awal. Menanggapi itu, dia pun mendorong agar KPK ikut memeriksa Luhut terkait skandal proyek Whoosh.

"Tentu kalau Pak Saut (Situmorang) masih komisioner KPK langsung panggil Luhut dong," ujarnya.

Menurutnya, pemanggilan itu guna memastikan pernyataan Luhut atas masalah yang terjadi dalam proyek mercusuar itu.

"Jadi (Luhut) tahu dong siapa yang bikin busuk?" ungkapnya.

Respons Jokowi soal Polemik Kereta Whoosh

Sebelumnya, Jokowi buka suara soal polemik utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Prabowo Panggil Menteri, Nasib Utang Whoosh Rp116 Triliun di Ujung Tanduk?

Jokowi menegaskan bahwa proyek raksasa ini sejak awal tidak dirancang untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.

Di tengah panasnya isu dugaan korupsi dalam proyek tersebut, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menekankan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah pelayanan publik, bukan untuk meraup laba.

"Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial," kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, belum lama ini.

Jokowi membeberkan, proyek Whoosh lahir dari urgensi mengatasi masalah kemacetan parah yang telah melumpuhkan Jabodetabek dan Bandung selama puluhan tahun, yang menurutnya telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Keuntungan yang dikejar dari proyek ini, lanjutnya, bersifat non-finansial.

"Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa," ujarnya.

Respons KPK soal Peluang Panggil Luhut

Di tengah dugaan korupsi proyek kereta Whoosh, KPK sebelumnya merespons soal peluang untuk memanggil Luhut. Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

“Pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (28/10/2025).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan KPK saat ini masih fokus menyelidiki unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh, dan belum bisa memberitahukan lebih lanjut karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.