-
KPK telah resmi membuka penyelidikan dugaan korupsi dan mark-up proyek Kereta Cepat Whoosh.
-
Pihak terkait, termasuk dari KCIC, akan dipanggil untuk dimintai keterangan secara tertutup oleh penyelidik.
-
Penyelidikan kasus ini ternyata sudah berlangsung sejak awal tahun 2025, sebelum isu ini viral.
Suara.com - Setelah menaikkan status kasus dugaan mark-up anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh ke tahap penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memanggil semua pihak yang diduga memiliki informasi krusial dalam proyek strategis nasional ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengisyaratkan bahwa penyelidik tidak akan ragu meminta keterangan dari entitas bisnis terkait, termasuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), guna membangun konstruksi perkara yang utuh.
"Kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).
Meski demikian, Budi menegaskan bahwa proses pemanggilan saksi akan berjalan secara tertutup dan tidak akan dipublikasikan ke media.
Langkah ini diambil sesuai prosedur standar di tahap penyelidikan, di mana kerahasiaan menjadi prioritas utama sebelum kasus dinyatakan naik ke penyidikan.
"Terkait dengan pihak-pihak yang nanti akan diminta keterangan, tentu karena ini masih di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan secara detail pihak-pihak tersebut,” ujar Budi.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, telah lebih dulu membenarkan bahwa kasus ini sudah tidak lagi di tahap telaah.
"Saat ini sudah tahap penyelidikan,” kata Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Konteks ini menjadi penting karena KPK mengklaim telah memulai proses penyelidikan jauh sebelum isu ini menjadi perbincangan publik.
Baca Juga: Borok Proyek Kereta Cepat: Nama Luhut dan Rini Soemarno Disebut, KPK Didesak Turun Tangan
"Penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun," ungkap Budi.
Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi bahwa langkah KPK tidak dipicu oleh video yang diunggah mantan Menko Polhukam Mahfud MD, melainkan merupakan inisiatif internal yang telah berjalan selama berbulan-bulan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
12 Orang Tewas dalam Penembakan Massal Saat Perayaan Hanukkah di Australia
-
Menperin Dorong Industri Berubah Total, Targetnya Zero Waste dan Efisiensi Tinggi
-
Akses Bireuen-Aceh Tengah Kembali Tersambung, Jembatan Bailey Teupin Mane Resmi Rampung
-
Cara Daftar Mudik Nataru Gratis Kemenhub, Hanya untuk 3 Ribu Lebih Pendaftar Pertama
-
Jurus 'Dewa Penyelamat' UB Selamatkan 36 Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatera
-
Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Ada Target Soal Pembangunan Hunian Korban Bencana
-
Jadi Biang Kerok Banjir Kemang, Normalisasi Kali Krukut Telan Biaya Fantastis Rp344 Miliar
-
Gubernur Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam, Sumut Solid Atasi Bencana
-
Fakta Baru Pengeroyokan Maut Kalibata, Ternyata Lokasi Bentrokan Lahan Milik Pemprov DKI
-
LPSK Puji Oditur Militer: 22 Senior Penganiaya Prada Lucky Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp1,6 Miliar