- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri terkait untuk mencari skema penyelesaian terbaik bagi utang Kereta Cepat Whoosh yang mencapai Rp116 triliun
- Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa APBN tidak akan dipakai untuk membayar utang proyek, karena merupakan beban BUMN terkait
- Tim dari Danantara terus melakukan negosiasi intensif dengan pihak China untuk merestrukturisasi utang, mencakup perpanjangan jangka waktu, suku bunga, dan mata uang pinjaman
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto secara khusus memerintahkan jajaran menterinya untuk segera mencari skema terbaik guna menyelesaikan tumpukan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh yang telah mencapai angka fantastis Rp116 triliun. Perintah tegas ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi beban finansial dari salah satu proyek strategis nasional tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi arahan Presiden tersebut usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Rabu (29/10) malam. Menurutnya, Prabowo meminta para pembantunya menghitung ulang seluruh detail angka dan menyusun berbagai skenario penyelesaian utang yang paling menguntungkan bagi negara.
"Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik," ungkap Prasetyo Hadi di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Rapat penting itu dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran," tambah Prasetyo sebagaimana dilansir Antara.
Di tengah sorotan tajam publik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menalangi utang Whoosh.
Purbaya menjelaskan bahwa beban tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab korporasi, yakni BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut, bukan beban negara.
Sementara itu, proses negosiasi dengan pihak China terus berjalan alot. COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyatakan bahwa timnya akan kembali terbang ke China untuk merundingkan restrukturisasi utang dengan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
"Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka," jelas Dony pada 23 Oktober 2025.
Baca Juga: Geger Skandal Whoosh, Akademisi Sebut Jokowi, Luhut, Erick Thohir dan 2 Menteri Layak Diperiksa
Berita Terkait
-
Geger Skandal Whoosh, Akademisi Sebut Jokowi, Luhut, Erick Thohir dan 2 Menteri Layak Diperiksa
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
4 Fakta Mengejutkan di Balik Batalnya Pengunduran Diri Rahayu Saraswati dari DPR
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri