Inflasi Jakarta Lebih Tinggi dari Nasional? Gubernur DKI Klaim Ekonomi Tetap Terkendali

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengklaim bahwa kondisi ekonomi Ibu Kota tetap terkendali, meskipun inflasi bulanan Jakarta pada Oktober 2025 tercatat sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Pernyataan ini disampaikan Pramono menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi Jakarta mencapai 0,31 persen secara bulanan (month-to-month), sementara inflasi nasional berada di angka 0,28 persen.

"Baik inflasi maupun pertumbuhan ekonomi kita masih terkendali," kata Pramono saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Pramono menjelaskan, angka inflasi bulanan yang sedikit lebih tinggi tidak serta-merta mengindikasikan pelemahan ekonomi. Ia menyoroti bahwa inflasi tahunan (year-on-year atau y-o-y) Jakarta justru relatif lebih rendah dibandingkan angka nasional.

"Inflasi tahunan Jakarta secara konsisten berada di bawah nasional, jadi kondisinya masih sangat baik dan terkendali," ujarnya.

Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, inflasi tahunan Ibu Kota pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,69 persen, lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 2,86 persen.

Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, menjelaskan bahwa inflasi bulanan dipicu oleh lonjakan harga pada sejumlah komoditas.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada Oktober 2025 antara lain emas perhiasan, cabai merah, tarif angkutan udara, biaya perguruan tinggi, dan beras," ungkap Nurul dalam keterangannya, Senin (3/11).

Meski begitu, laju inflasi berhasil diredam oleh penurunan harga pada komoditas lain, seperti tomat, tarif tol, udang basah, alpukat, dan pepaya.

Baca Juga: Inflasi YoY Oktober 2,86 Persen, Mendagri: Masih Aman & Menyenangkan Produsen maupun Konsumen

Secara umum, Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta pada Oktober 2025 tercatat sebesar 107,82, naik dari 105,00 pada Oktober 2024.

Sementara itu, lonjakan harga tahunan tertinggi dialami kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 10,42 persen, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,72 persen.