- PP Muhammadiyah secara terbuka mendukung pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
- Jasa Soeharto dinilai sangat besar, mencakup perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, keberhasilan program Repelita, swasembada beras, dan program Keluarga Berencana (KB)
- Nama Soeharto merupakan satu dari 40 tokoh yang telah diajukan Kementerian Sosial kepada pemerintah untuk dipertimbangkan menerima gelar pahlawan nasional tahun ini
Suara.com - Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mengemuka dengan dukungan kuat dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi menyatakan dukungannya, menyoroti jasa-jasa besar Soeharto bagi bangsa, mulai dari era perjuangan kemerdekaan hingga masa pembangunan Orde Baru.
Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menegaskan bahwa Soeharto adalah figur sentral dalam sejarah Indonesia yang kontribusinya layak diganjar penghargaan tertinggi. Menurutnya, rekam jejak pengabdian Soeharto tidak bisa dikesampingkan begitu saja.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” ujar Dadang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/11/2025).
Muhammadiyah membeberkan sejumlah alasan konkret di balik dukungan ini. Pertama, peran vital Soeharto dalam perang gerilya kemerdekaan, khususnya dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Momen tersebut dianggap sebagai titik balik strategis yang memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung diplomasi internasional.
Kedua, selama memimpin Indonesia, Soeharto dinilai berhasil meletakkan fondasi pembangunan ekonomi yang terstruktur melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Program ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional selama beberapa dekade.
Lebih lanjut, Dadang menyoroti keberhasilan monumental di era kepemimpinan Soeharto, seperti pencapaian swasembada beras pada tahun 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang sukses mengendalikan laju populasi, serta terciptanya stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga dalam waktu lama.
Dadang mengajak publik untuk melihat jasa seorang tokoh secara objektif, memisahkannya dari perbedaan pandangan politik yang mungkin ada.
“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Saat ini, nama Soeharto masuk dalam daftar 40 tokoh yang diajukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional.
Baca Juga: Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
Selain Soeharto, dalam daftar tersebut juga terdapat nama-nama besar lain seperti Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.
Tag
Berita Terkait
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing