Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes

Suara.com - Gerakan penolakan terhadap usulan Presiden Ke-2 RI, Soeharto mendapatkan gelar pahlawan dari pemerintah makin meluas. Selain gerakan dari Koalisi Masyarakat Sipil, seruan penolakan gelar pahlawan kepada Soeharto turut mengalir dari dua ormas Islam, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Salah satunya tokoh NU yang menolak keras usulan gelar pahlawan kepada Soeharto adalah KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," ujarnya dikutip pada Jumat (7/11/2025).

Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu pun membeberkan 'dosa' Soeharto selama berkuasa. Menurutnya, banyak kiai yang menjadi korban pelanggaran HAM saat orde baru yang dipimpin Soeharto.

“Banyak kiai yang dimasuk-in sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar," ungkapnya.

Ketimbang Soeharto, kata dia, banyak ulama dan pejuang bangsa yang berjasa besar tetapi keluarganya tidak pernah mengajukan gelar pahlawan untuk menjaga keikhlasan amal kebaikan almarhum.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” ungkap Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Lebih lanjut, Gus Mus pun menyindir warga NU yang mendukung Soeharti mendapat gelar pahlawan karena tidak melek sejarah.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” kata Gus Mus.

Baca Juga: Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri

Kompak Tolak Soeharto Pahlawan

Senada dengan Gus Mus, Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Usman Hamid turut menolak keras Soeharto diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Menurutnya, Soeharto tak pantas mendapat gelar pahlawan karena memiliki catatan sejarah kelam saat berkuasa di era Orba.

“Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa, entah itu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau korupsi, sulit diletakkan sebagai pahlawan,” ungkapnya dikutip pada Jumat. 

Usman menyoroti status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas hingga akhir kekuasaannya.

“Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia,” jelasnya.