Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana

Suara.com - Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam format baru bernama Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kini memasuki babak krusial.

Ketua MPR, Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan nasib akhir dari cetak biru arah pembangunan bangsa tersebut.

Muzani menyatakan bahwa proses audiensi dengan kepala negara sedang diupayakan, menandakan eskalasi pembahasan dari ranah parlemen ke tingkat eksekutif tertinggi.

"Ya kita sedang minta waktu untuk ketemu dengan presiden untuk berdiskusi persoalan itu," kata Muzani di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11/2025).

Agenda utama pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan draf PPHN yang telah rampung disusun oleh internal MPR.

Namun, poin paling kritis yang akan dibahas adalah penentuan landasan hukum yang akan memayungi PPHN, sebuah pilihan yang akan berdampak signifikan pada kekuatan mengikatnya, apakah melalui Ketetapan (TAP) MPR atau produk Undang-Undang (UU).

"Nah ini yang mau kita diskusikan, apakah TAP MPR atau UU atau apa," kata Muzani, mengindikasikan bahwa opsi bentuk hukum masih sangat terbuka.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman resmi yang disampaikan Muzani dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025 lalu.

Di hadapan Presiden Prabowo saat itu, Muzani secara terbuka menyatakan bahwa proses perumusan awal PPHN telah selesai.

Baca Juga: Ketua MPR Ahmad Muzani Umumkan Draf PPHN Rampung, Kini Giliran Rakyat Mengkritisi

"Badan Pengkajian MPR dan didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara atau PPHN," kata Muzani dalam pidatonya.

Setelah melalui pembahasan internal yang melibatkan seluruh fraksi dan kelompok DPD di MPR, draf tersebut kini memasuki fase sosialisasi dan penyerapan aspirasi publik.

Muzani secara eksplisit mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan konstruktif.

"Terkait dengan hal tersebut, kami mengajak segenap lembaga-lembaga negara, akademisi, tokoh masyarakat, ormas, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat untuk memberikan masukan terkait konsep PPHN tersebut," katanya.