-
- Pemerintah akan memulai program SMK Go Global pada akhir 2025 untuk memberangkatkan lulusan SMA dan SMK bekerja di luar negeri sebagai proyek percontohan.
- Peserta dijamin mendapatkan gaji layak dan perlindungan pekerja migran, dengan peluang di berbagai negara untuk bidang seperti welder, hospitality, dan caregiver.
- Program ini juga menyediakan subsidi pelatihan keterampilan dan bahasa melalui Balai Latihan Kerja agar lulusan siap menghadapi pasar kerja internasional.
Suara.com - Pemerintah akan mulai menjalankan program SMK Go Global pada akhir tahun 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebutkan, tenaga kerja terampil lulusan SMA dan SMK yang akan diberangkatkan kerja ke luar negeri pada Desember mendatang akan menjadi proyek percontohan sebelum pengiriman skala besar dilakukan tahun berikutnya.
“Akan ada program akhir tahun (2025) dan program tahun 2026, yang menempatkan lulusan SMK dan SMA yang berminat dengan skill khusus di luar negeri,” kata Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri P2MI Mukhtarudin di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Melalui program SMK Go Global, para lulusan terampil dijamin bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak dan perlindungan yang memadai. Cak Imin menyebutkan kalau peluang kerja di luar negeri bagi lulusan SMA dan SMK cukup beragam dengan permintaan tinggi di berbagai negara.
“Welder, hospitality, caregiver dan lain-lain, untuk bisa bekerja lebih baik dengan gaji yang bagus di luar negeri. Termasuk peluang di Jerman, di Turki, juga di Jepang, yang sangat terbuka luas bagi para pekerja dengan skill tertentu yang disiapkan dengan baik,” ucapnya.
Menteri Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyatakan siap mengeksekusi program tersebut. Ia menyebutkan, pelaksanaan SMK Go Global akan sejalan dengan penyusunan desain komprehensif perlindungan pekerja migran Indonesia.
Program SMK Go Global diinisiasi untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 1,63 juta lulusan SMK yang menganggur dan tidak melanjutkan pendidikan. Mereka kesulitan mengakses pekerjaan di luar negeri karena belum memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa yang memadai.
Pemerintah akan memberikan subsidi pelatihan keterampilan dan bahasa bagi peserta program dengan memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah maupun BLK Komunitas yang telah berjalan.
Baca Juga: Ada 400.000 Lowongan Kerja di Jerman, Pemerintah Push SMK Genjot Skill Bahasa Asing Sejak Kelas 1
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
KPK Usut Hasil Sewa Apartemen Lukas Enembe, Kemana Mengalir Dana Korupsi Papua Rp1,2 T?
-
Arab Saudi Catat Lonjakan Wisatawan, Target 150 Juta Turis 2030 Dicanangkan
-
Pelaku Ledakan SMAN 72 Tinggal Hanya dengan Ayah, Ibu Bekerja di Luar Negeri, Kesepian Jadi Pemicu?
-
Menkeu Purbaya Mendadak Banjir Karangan Bunga: Ompreng MBG dari China Bikin Produsen Lokal Menjerit!
-
Segera Sidang, JPU KPK Limpahkan Perkara Eks Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting Dkk ke PN Medan
-
Komnas HAM Dorong Revisi UU untuk Atasi Pelanggaran HAM, Diskriminasi, dan Kekerasan Berbasis Gender
-
Anggaran Subsidi Pangan Dipangkas, PAN: Anak Buah Gubernur Berbohong Warga Tak Suka Daging dan UHT
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
Survei KPAI: 35,9 Persen Anak Pernah Terima Menu MBG Mentah Hingga Basi
-
Roy Suryo Klaim Siap Diperiksa Sebagai Tersangka Ijazah Jokowi, Sindir Kasus Silfester Matutina