- Pasar kerja global sedang terbuka lebar dan lulusan SMK berpeluang besar untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil di berbagai sektor.
- Bahasa asing menjadi bekal utama bagi siswa yang ingin meniti karier di luar negeri.
- Pemerintah kini sedang membangun sistem vokasi terintegrasi yang mencakup pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan tenaga kerja.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), meminta setiap SMK mulai menyiapkan siswa sejak dini agar siap bekerja di luar negeri.
Ia menilai pasar kerja global sedang terbuka lebar dan lulusan SMK berpeluang besar untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil di berbagai sektor.
"Kita mendorong SMK-SMK untuk sejak dini membuat perencanaan bagi calon siswa yang memang sudah sejak awal akan bekerja di luar negeri. Bagaimana aspek bahasa menjadi kebutuhan dasar sejak semester 1," kata Cak Imin usai rapat dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, bahasa asing menjadi bekal utama bagi siswa yang ingin meniti karier di luar negeri. Karena itu, pemerintah ingin agar setiap SMK memiliki bahasa kedua selain bahasa Inggris, sesuai dengan negara tujuan kerja.
"Bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa negara-negara yang menjadi peluang penempatan di luar negeri," kata dia.
"Jadi desain talenta, talenta yang dibersiapkan untuk para SMK sejak menjadi calon siswa sampai menjadi siswa sudah benar-benar memiliki perencanaan yang matang bagi yang bermotivasi bekerja di luar negeri," lanjutnya.
Cak Imin menambahkan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang dipimpin Mukhtarudin.
Ia menyebut penempatan tenaga kerja ke luar negeri bukan sekadar opsi, melainkan solusi yang realistis di tengah peluang global yang terus berkembang.
"Pak Menteri perlindungan pekerja migran menjadikan penempatan di luar negeri itu solusi. Solusi karena ada pasar dan peluang yang bagus," ucapnya.
Baca Juga: Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Disiksa Sesama WNI, Menteri P2MI dan Kemenlu Turun Tangan
Sementara itu, Menteri BP2MI Mukhtarudin menyampaikan, pemerintah kini sedang membangun sistem vokasi terintegrasi yang mencakup pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan tenaga kerja.
Program itu melibatkan lembaga-lembaga pendidikan vokasi, kementerian teknis, perguruan tinggi, dan pihak swasta.
"Kami memang mempersiapkan suatu sistem vokasi yang terintegrasi yaitu pelatihannya sendiri, sertifikasinya dan penempatannya. Jadi ini link and match antara yang melatih siapa, sertifikasinya, negara tujuannya seperti apa," ujarnya.
Dengan kolaborasi lintas kementerian ini, pemerintah berharap lulusan SMK Indonesia bisa lebih kompetitif dan menjadi bagian dari tenaga kerja global yang terserap di berbagai industri luar negeri.
Berita Terkait
-
Menteri Mukhtarudin: Bangun Ekosistem Terpadu untuk Pekerja Migran Indonesia
-
Cak Imin Sebut Program JKN Senjata Pemerintah Perangi Ketimpangan Sosial!
-
Pemerintah Umumkan Syarat Program Pelatihan Konstruksi untuk Santri, Minimal Usia 18 Tahun
-
Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Disiksa Sesama WNI, Menteri P2MI dan Kemenlu Turun Tangan
-
Prabowo Minta Tak Boleh Ada Aset Negara Mangkrak, Fasilitas Pemerintah Harus Dipakai untuk UMKM
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Jadi Penasihat Prabowo, Said Iqbal Bicara Buruh Tetap Demo atau Tidak?
-
Masih Bingung? Ini Perbedaan Perpres PARD dan PP Tunas dalam Perlindungan Anak di Ranah Digital
-
Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Amblesnya Harga TBS Sawit
-
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Langsung Suarakan Hapus Outsourcing
-
Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
-
Jadi Penasihat Khusus Presiden, Akankah Said Iqbal Tetap Kritis Bela Buruh?
-
Alasan Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat: Biar Aspirasi Buruh Gak Macet
-
Siasat Licik Dokter Gigi Vietnam: Pura-pura Jadi Pasien Demi Buka Praktik Ilegal di Ciputat!
-
KPK Bongkar Asal-usul Aset Kripto di Kasus Silmy Karim
-
Hari ke-17 Kebakaran Misterius Sleman: Api Muncul 113 Kali, Dua Rumah Tetangga Ikut Terbakar