- Pasar kerja global sedang terbuka lebar dan lulusan SMK berpeluang besar untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil di berbagai sektor.
- Bahasa asing menjadi bekal utama bagi siswa yang ingin meniti karier di luar negeri.
- Pemerintah kini sedang membangun sistem vokasi terintegrasi yang mencakup pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan tenaga kerja.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), meminta setiap SMK mulai menyiapkan siswa sejak dini agar siap bekerja di luar negeri.
Ia menilai pasar kerja global sedang terbuka lebar dan lulusan SMK berpeluang besar untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil di berbagai sektor.
"Kita mendorong SMK-SMK untuk sejak dini membuat perencanaan bagi calon siswa yang memang sudah sejak awal akan bekerja di luar negeri. Bagaimana aspek bahasa menjadi kebutuhan dasar sejak semester 1," kata Cak Imin usai rapat dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, bahasa asing menjadi bekal utama bagi siswa yang ingin meniti karier di luar negeri. Karena itu, pemerintah ingin agar setiap SMK memiliki bahasa kedua selain bahasa Inggris, sesuai dengan negara tujuan kerja.
"Bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa negara-negara yang menjadi peluang penempatan di luar negeri," kata dia.
"Jadi desain talenta, talenta yang dibersiapkan untuk para SMK sejak menjadi calon siswa sampai menjadi siswa sudah benar-benar memiliki perencanaan yang matang bagi yang bermotivasi bekerja di luar negeri," lanjutnya.
Cak Imin menambahkan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang dipimpin Mukhtarudin.
Ia menyebut penempatan tenaga kerja ke luar negeri bukan sekadar opsi, melainkan solusi yang realistis di tengah peluang global yang terus berkembang.
"Pak Menteri perlindungan pekerja migran menjadikan penempatan di luar negeri itu solusi. Solusi karena ada pasar dan peluang yang bagus," ucapnya.
Baca Juga: Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Disiksa Sesama WNI, Menteri P2MI dan Kemenlu Turun Tangan
Sementara itu, Menteri BP2MI Mukhtarudin menyampaikan, pemerintah kini sedang membangun sistem vokasi terintegrasi yang mencakup pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan tenaga kerja.
Program itu melibatkan lembaga-lembaga pendidikan vokasi, kementerian teknis, perguruan tinggi, dan pihak swasta.
"Kami memang mempersiapkan suatu sistem vokasi yang terintegrasi yaitu pelatihannya sendiri, sertifikasinya dan penempatannya. Jadi ini link and match antara yang melatih siapa, sertifikasinya, negara tujuannya seperti apa," ujarnya.
Dengan kolaborasi lintas kementerian ini, pemerintah berharap lulusan SMK Indonesia bisa lebih kompetitif dan menjadi bagian dari tenaga kerja global yang terserap di berbagai industri luar negeri.
Berita Terkait
-
Menteri Mukhtarudin: Bangun Ekosistem Terpadu untuk Pekerja Migran Indonesia
-
Cak Imin Sebut Program JKN Senjata Pemerintah Perangi Ketimpangan Sosial!
-
Pemerintah Umumkan Syarat Program Pelatihan Konstruksi untuk Santri, Minimal Usia 18 Tahun
-
Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Disiksa Sesama WNI, Menteri P2MI dan Kemenlu Turun Tangan
-
Prabowo Minta Tak Boleh Ada Aset Negara Mangkrak, Fasilitas Pemerintah Harus Dipakai untuk UMKM
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Toyota Vios Bekas Tahun Muda Pajaknya Berapa? Simak Juga Harga dan Spesifikasi Umumnya
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Gaji Guru Dinilai Tak Layak, Komisi X DPR Dorong Upah Minimal Rp 5 Juta
-
Ikut Jokowi ke Arab, Keterangan Dito Ariotedjo Disebut Kuatkan Bukti Soal Pembagian Kuota Haji
-
Melodi My Way di Bawah Rintik Hujan Batu Tulis Warnai Perayaan Sederhana HUT ke-79 Megawati
-
Geledah Rumah Bupati Pati Sudewo Dkk, KPK Amankan Dokumen Hingga Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Trah HB II: Kerja Sama Rp 90 Triliun dengan Inggris Tak Sebanding dengan Harta Jarahan Geger Sepehi
-
KPK Cecar Eks Menpora Dito: Asal Usul Kuota Haji Tambahan Dipertanyakan
-
Haris Rusly Moti: Kebijakan Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Gebuk 'Oligarki Serakahnomic'
-
Soal Kemungkinan Periksa Jokowi dalam Kasus Kuota Haji, KPK: Tergantung Kebutuhan Penyidik
-
Bareskrim Bongkar Borok Dana Syariah Indonesia: Proyek Fiktif Jerat 15.000 Investor
-
Pengamat Soal Kasus Nadiem: Narasi Sakit dan Laporan Balik Bisa Jadi Strategi Corruptor Fights Back