- Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap fakta gelap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama lima tahun terakhir ditemukan banyak yang tidak tepat sasaran
- Ia merinci bahwa program besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran yang mencolok
- Hal serupa juga terjadi pada skema Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan gas melon 3kg
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap fakta gelap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama lima tahun terakhir ditemukan banyak yang tidak tepat sasaran.
Total lebih dari Rp500 triliun subsidi dan bansos yang digelontorkan lewat APBN. Namun sebagian besar diduga tak benar-benar jatuh ke tangan yang membutuhkan bantuan.
"Ada suatu kenyataan di mana data kita selama 5 tahun ditengarai tidak tepat sasaran. Di antara program Keluarga Harapan dan Sembako yang disalurkan lewat Kementerian Sosial, ada sekitar 500 triliun lebih subsidi dan bantuan sosial yang disalurkan lewat APBN. Tetapi ditengarai, subsidi dan bantuan sosial itu tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul saat rakornas DTESEN bersama seluruh kepala BPS se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Ia merinci bahwa program besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran yang mencolok.
Hal serupa juga terjadi pada skema Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan gas melon 3kg.
"Kalau yang PKH dan Sembako ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran. PIP juga 43,2 persen, gas 3 kg dan seterusnya itu juga ditengarai tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Gus Ipul menegaskan kondisi inilah yang akhirnya mendorong Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Tujuannya untuk memastikan bansos tidak lagi salah alamat.
Meski begitu, ia mengakui data yang ada saat ini pun belum bisa sepenuhnya dianggap benar.
"Bisa jadi data ini tidak sepenuhnya benar, tapi ketidaktepatan sasaran itu menjadi semacam situasi yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Bukan berarti semua bantuan sosial tidak tepat sasaran, tapi ada sebagian tidak tepat sasaran," ujarnya.
Baca Juga: Hormati Jasa Pahlawan, Belitung Salurkan Bansos Rp2,5 Juta untuk Veteran dan Janda Veteran
Dari hasil turun langsung ke lapangan atau groundcheck bersama BPS juga ditemukan kalau adanya menyingkap pola penerimaan bansos yang berlangsung sangat lama hingga belasan tahun.
Padahal, pemberian bansos itu diharapkan hanya sebagai bantuan sementara bagi masyarakat untuk mendorong mereka bisa meningkatkan kesejahtetaan ekonominya.
"Ada yang sudah 18 tahun (menerima bansos), luar biasa memang. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Ini adalah data-data yang kita temukan, yang perlu kita lakukan ground check, kita pastikan kenapa mereka bisa terima bantuan sosial sampai 18 tahun, 15 tahun maupun 10 tahun. Ini adalah fakta-fakta," tambahnya.
Berita Terkait
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
Soeharto, Gus Dur, Hingga Marsinah Jadi Calon Pahlawan Nasional, Kapan Diumumkan?
-
Gus Ipul Pastikan Korban Ledakan SMAN 72 Mulai Membaik, Sejumlah Siswa Sudah Bisa Pulang
-
Mensos Sambut Positif Wacana Mantan Presiden Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Ambil yang Baik-Baik!
-
Jenguk Korban Ledakan SMAN 72, Mensos Pastikan Biaya Pengobatan Ditanggung Pemerintah
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional
-
Dipolisikan ARAH, Ribka Tjiptaning Berani Adu Data: Banyak Korban Kejahatan Soeharto Siap Bersaksi
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting