- Gus Ipul ungkap usulan BJ Habibie jadi pahlawan nasional sebagai kelanjutan operasi penghormatan negara.
- Bahlil Lahadalia nilai penghargaan Soeharto dan tokoh lain wajar sebagai bagian rekonsiliasi sejarah.
- Pemerintah dorong transparansi dalam mekanisme penghargaan agar simbol kehormatan negara tetap kredibel.
Suara.com - Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie, resmi diusulkan menjadi calon Pahlawan Nasional. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai menghadiri upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, Gus Dur, dan delapan tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta.
Ia mengemukakan bahwa usulan agar Bapak Teknologi Indonesia mendapat gelar pahlawan mencuat dari masyarakat.
"Itu sudah mulai ada usulan. Pelan-pelan dari masyarakat udah diusulkan," kata Ipul di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11/2025).
Gus Ipul menyebut bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui tahapan administratif dan penilaian akademik sebagaimana mekanisme penetapan pahlawan nasional.
"Nanti insyaAllah akan diproses lah," ujarnya.
Meski belum memastikan kapan usulan itu muncul, Gus Ipul mengonfirmasi bahwa pembicaraan mengenai penghargaan untuk Habibie mulai muncul di kalangan masyarakat dan institusi pemerintahan.
"Nanti saya lihat ya, tapi sudah mulai ada usulan, tadi juga ada pembicaraan-pembicaraan," kata Ipul.
Langkah ini dinilai sebagai kelanjutan dari operasi simbolik negara yang menegaskan peran pemerintah dalam menjaga memori nasional terhadap para pemimpin terdahulu.
Habibie dikenal sebagai tokoh transisi demokrasi pasca-Orde Baru dan pelopor teknologi kedirgantaraan Indonesia.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi X DPR: Kemensos dan Kemendikbud Harus Jelaskan Soeharto Jadi Pahlawan
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pun pernah mengemukakan wacana semua mantan presiden dipertimbangkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
"Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini, kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya," kata Bahlil.
Usulan tersebut muncul saat pro dan kontra atas penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional beberapa Waktu lalu.
Menurutnya, perdebatan publik adalah bagian dari dinamika demokrasi, namun negara tetap perlu menghargai jasa para tokoh besar bangsa.
"Ya, itu biasa saja," kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Smentara itu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
Terkini
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Inflasi Awal 2026 Stabil, Mendagri Dorong Daerah Perkuat Cadangan Logistik
-
UI Buka Jurusan AI, Ini 7 Fakta Penting Angkatan Pertama dan Cara Daftarnya
-
Noel Cibir OTT Ketua PN Depok: Operasi Tipu-tipu, KPK Itu Bocil!
-
Pengamat: Komisaris Dipidana Tanpa Aliran Dana, Sinyal Bahaya Iklim Profesionalisme BUMN Era Prabowo
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan