- Taufik telah meminta penjelasan langsung dari Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza begitu isu ini mengemuka di publik.
- Terduga pelaku menurut Taufik, tetap dimutasi ke area kerja lain sebagai langkah mitigasi internal.
- TransJakarta juga telah membentuk Ombudsman internal serta satuan penegak keamanan.
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, M. Taufik Zoelkifli, angkat bicara mengenai dua dugaan pelecehan seksual yang melibatkan pegawai PT TransJakarta.
Ia bahkan mengaku, telah meminta penjelasan langsung dari Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza begitu isu ini mengemuka di publik.
“Saya langsung mengadakan pengecekan, membaca semua pemberitaan, lalu mengklarifikasi atau tabayun kepada Dirut Transjakarta,” kata Taufik kepada wartawan, Sabtu (15/11/2025).
Dari hasil penelusuran, Taufik menyebut laporan pertama diketahui berasal dari empat karyawati pramusapa bus wisata. Namun, dua di antaranya kemudian mencabut laporan. Kasus tersebut dilaporkan pada 12 Juni 2025, sementara peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 2024.
“Dalam proses penyelidikan dan gelar perkara, tidak ada saksi yang bisa dihadirkan sehingga kasusnya dianggap tidak terbukti,” ungkap Taufik.
Meski begitu, terduga pelaku menurut Taufik, tetap dimutasi ke area kerja lain sebagai langkah mitigasi internal.
Sementara kasus kedua dilaporkan oleh seorang karyawati TransJakarta Cares.
Kejadian terjadi pada Mei 2025 dan laporan masuk pada 4 Juni 2025. Sama seperti kasus pertama, menurutnya tidak ada saksi yang melihat langsung.
“Setelah gelar perkara, pelaku diberi sanksi SP2 dan dimutasi ke area kerja lain,” jelasnya.
Baca Juga: Terungkap! Sebelum Ledakan di SMAN 72, Pelaku Tinggalkan Pesan Misterius di Dinding Kelas
TransJakarta Bentuk Ombudsman
Taufik menambahkan, sebagai respons atas dua laporan tersebut, TransJakarta juga telah membentuk Ombudsman internal serta satuan penegak keamanan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran etika di lingkungan kerja.
“Mereka membentuk Ombudsman dan satuan penegak keamanan untuk internalisasi aturan, supaya kasus ini jadi pelajaran,” ujarnya.
Setelah menerima penjelasan resmi dari manajemen, Taufik menilai langkah perusahaan sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS tersebut juga turut menanggapi pernyataan Gubernur DKI Pramono Anung, yang meminta kasus tersebut ditelusuri lebih jauh.
“Walaupun ada tanggapan dari Gubernur, saya kira respons Transjakarta sudah bagus. Sampai saat ini belum ada laporan baru, dan kalau ada laporan pun harus disertai bukti dan saksi yang cukup,” tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan
-
Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes
-
Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali
-
Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur
-
Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat
-
Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital
-
Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru
-
Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus, Komnas HAM Desak TNI Buka Identitas Pelaku