Menpar Kena 'Sentil' Komisi VII DPR, Proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking Turut Disinggung

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, melayangkan kritik tajam terhadap pembangunan pariwisata di Indonesia yang dinilainya masih memiliki banyak permasalahan, khususnya terkait tata ruang dan sistem perizinan.

Hal ini disampaikan Evita dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, baru-baru ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dalam paparannya, awalnya Evita mengapresiasi promosi pariwisata yang dilakukan Menteri Widyanti, terutama fokus pada gastronomi dan wellness tourism yang dianggapnya sebagai pariwisata berkualitas dengan potensi keuntungan besar.

"Promosi ibu sudah luar biasa, ibu menginisiasi gastronomi, ibu menginisiasi wellness, itu adalah benar-benar pariwisata yang berkualitas, yang cuannya gede, orang spend-nya besar di situ Bu. Itu luar biasa," ujarnya.

Namun, Evita menekankan, bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi jangka pendek, melainkan harus berkelanjutan untuk jangka panjang.

Dalam konteks ini, ia menyoroti beberapa permasalahan riil yang ditemukan di lapangan.

Permasalahan utama yang disoroti Evita adalah tata ruang destinasi pariwisata yang dinilainya "kacau".

Ia mengungkapkan bahwa banyak bangunan destinasi yang dibangun tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Tata Ruang Detail Nasional (RTDN).

Sebagai contoh, ia menyebutkan terjadinya penambangan nikel di Raja Ampat dan pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali.

Baca Juga: Ngotot Tolak Gerbong KRL Impor, Anggota DPR Evita Nursanty Kepergok Pakai Tas Mewah dari Luar Negeri

“Yang pertama Bu, tata ruang destinasi kita kacau, banyak bangunan-bangunan destinasi yang dibangun itu tidak sesuai dengan RTRW RTDN," tegas Evita.

Mengenai kasus lift kaca di Pantai Kelingking, Legislator Fraksi PDIP ini lantas menceritakan hasil pertemuan Komisi VII dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Menurut Wayan Koster, akar masalahnya terletak pada sistem Online Single Submission (OSS) yang perlu diperbaiki.

“Rupanya ketika kita Komisi VII ke Bali, bertemu dengan Pak Wayan Koster, beliau itu mengatakan masalah itu adalah di sistem OSS yang harus kita perbaiki," jelas Evita.

Ia menambahkan bahwa pembangunan lift kaca tersebut kini telah dihentikan oleh Gubernur Bali. Namun, investor berdalih sudah mendapatkan izin melalui sistem OSS.

"Pembangunan lift kaca yang di Pantai Kelingking itu kan disetop sekarang sama Pak Gubernur Bu, investornya ngomongnya gampang aja saya sudah dapat izin, izinnya lewat OSS berarti kan ada sistem yang harus kita perbaiki," papar Evita.

Evita menyoroti bahwa salah satu kelemahan sistem OSS adalah kurangnya komunikasi dengan pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur. Hal ini menyebabkan pembangunan seringkali tidak selaras dengan kebijakan dan kondisi lokal.

"Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, apakah itu bupati apakah itu gubernur," ungkapnya.

Selain Bali, Evita juga menyoroti permasalahan tata ruang di daerah pariwisata lain, seperti Kalimantan Utara yang berdampingan dengan industri, serta Pulau Komodo di Labuan Bajo.

"Kita ke Kaltara ya, di daerah pariwisata ada industri ini memang sekarang di Labuan Bajo, di pulau Komodo, kita juga tahu masalah itu tata ruang itu diberi izin," katanya.

Evita khawatir jika masalah ini tidak segera dibenahi, pembangunan pariwisata di masa depan akan semakin "amburadul dan kacau".

Meskipun menyadari bahwa kesalahan tata ruang dan sistem OSS bukan sepenuhnya tanggung jawab Kementerian Pariwisata, Evita menekankan pentingnya peran kepemimpinan dari Menteri Pariwisata.

Ia meminta Menteri Widyanti untuk mengambil inisiatif dan duduk bersama kementerian/lembaga terkait guna memperbaiki sistem-sistem yang bermasalah.

"Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri, kesalahan itu tidak ada hubungan dengan Bu Menteri, tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata, Ibu Menteri ini menjadi leadernya," tegas Evita.

"Jadi harus ada leadership dari pariwisata, leadingnya untuk duduk dengan K/L terkait untuk sistem-sistem ini Bu," sambungnya.