- Mantan Dirut PT ASDP, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara oleh Hakim Tipikor Jakarta terkait kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara.
- Majelis Hakim Tipikor, pada Kamis (20/11/2025), menjatuhkan vonis denda Rp500 juta, lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni delapan setengah tahun.
- Dua eks direksi ASDP lain, Harry dan Yusuf, juga dihukum empat tahun penjara dan denda Rp250 juta atas keterlibatan korupsi bersama-sama.
Suara.com - Babak akhir kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) yang menjerat jajaran direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akhirnya tiba. Mantan Direktur Utama, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Vonis ini menjadi sorotan karena jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya meminta hakim menghukum Ira selama 8,5 tahun penjara.
Ketua Majelis Hakim, Sunoto, dalam sidang yang digelar pada Kamis (20/11/2025), menyatakan Ira Puspadewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ira Puspadewi oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan," kata Sunoto saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta.
Selain hukuman kurungan badan, Ira juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta. Hakim menetapkan, jika denda tersebut tidak mampu dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 3 bulan.
Dalam perkara yang sama, dua mantan direksi ASDP lai[1]nnya juga menerima vonis. Mereka adalah Harry Muhammad Adhi Caksono, eks Direktur Perencanaan dan Pengembangan, serta Muhammad Yusuf Hadi, eks Direktur Komersial dan Pelayanan.
Keduanya dijatuhi hukuman yang seragam, yakni 4 tahun penjara. Vonis ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta keduanya dihukum 8 tahun penjara.
"Pidana penjara selama selama 4 tahun dan denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan berganti dengan pidana hubungan selama 3 bulan," ucap Sunoto saat membacakan vonis untuk Harry dan Yusuf.
Keringanan vonis untuk ketiga terdakwa ini menandai akhir dari salah satu kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik, khususnya yang berkaitan dengan praktik bisnis di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga: Babak Akhir Perkara Korupsi ASDP, Pleidoi Ira Puspadewi Seret Nama Erick Thohir Jelang Sidang Vonis
Berita Terkait
-
Babak Akhir Perkara Korupsi ASDP, Pleidoi Ira Puspadewi Seret Nama Erick Thohir Jelang Sidang Vonis
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Suara Eks Dirut ASDP Bergetar di Sidang Korupsi, Pleidoi Personal Soal Keluarga
-
Didakwa Rugikan Negara Rp1,25 T, Eks Dirut ASDP Beberkan Kalkulasi Untung di Persidangan
-
Guru Besar UGM Prof Nindyo Pramono: Kerugian BUMN Bukan Korupsi, Asal Penuhi Prinsip Ini
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar