- Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR Dasco Ahmad mengadakan tiga pertemuan intensif pada 17, 20, dan 22 November 2025.
- Pembahasan mencakup target ekonomi 8 persen, hilirisasi, kesejahteraan ojol, hingga aspirasi kepala desa.
- Pertemuan puncak di Hambalang melibatkan penyerahan laporan lapangan dan diskusi isu hukum kepada Presiden.
Pada kesempatan ini, Dasco bertindak sebagai jembatan aspirasi. Ia menyampaikan masukan dari para kepala desa.
“Selain itu, Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa,” ungkap Teddy.
Puncak dari rangkaian pertemuan ini terjadi di Hambalang pada Sabtu (22/11/2025).
Berlangsung di kediaman pribadi Presiden, suasana pertemuan digambarkan lebih mendalam.
Dasco datang tidak dengan tangan kosong.
“Dalam pertemuan tersebut, Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah surat serta laporan tertulis dari berbagai daerah,” kata Teddy.
Laporan ini kemudian ditelaah langsung oleh Presiden, yang dilanjutkan dengan diskusi mengenai berbagai persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.
Makna di baliknya
Intensitas pertemuan ini mendapat apresiasi dari kelompok masyarakat sipil. Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menilai pertemuan ini bukan sekadar komunikasi politik biasa.
Baca Juga: Tak Tunggu Hari Kerja, Dasco Temui Presiden Prabowo Bawa Aspirasi dari Daerah
“Pertemuan Presiden Prabowo dan Dasco menunjukkan pemerintahan hari ini tak hanya berjalan secara administratif, tapi juga berupaya membaca denyut kebutuhan rakyat secara langsung,” kata Anto.
Menurutnya, Dasco membawa suara dan data konkret dari lapangan, termasuk isu-isu sensitif yang membutuhkan perhatian khusus dari kepala negara.
“Dasco membawa laporan yang dibutuhkan rakyat, termasuk soal permasalahan hukum yang membutuhkan perhatian khusus Presiden. Jadi, pertemuan di Hambalang bisa dikatakan sebagai ruang produktif sinkronisasi langkah strategis pemerintah serta parlemen."
Anto juga menyoroti makna simbolis dari pertemuan di Hambalang, yang selama ini dikenal sebagai pusat perumusan strategi dan konsolidasi kebangsaan Prabowo.
Menurutnya, hal ini mengirim pesan bahwa setiap kebijakan pemerintah dirumuskan dengan basis pemikiran yang matang.
“Dialog di Hambalang itu bukan sekadar pertemuan politik, tetapi ruang strategis yang sejak lama digunakan Prabowo untuk membangun perspektif geopolitik, pertahanan, dan kebangsaan,” katanya.
Berita Terkait
-
Tak Tunggu Hari Kerja, Dasco Temui Presiden Prabowo Bawa Aspirasi dari Daerah
-
KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap
-
KUHAP Disahkan, Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Pembatalan
-
Presiden Prabowo Usul Menu MBG Telur Ayam Diganti Telur Puyuh, Nutrisinya Lebih Oke Mana?
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar