Setuju TNI Jaga Kilang, Bahlil Bicara Sabotase dan Potensi Ancaman

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskam tidak ada masalah mengenai penugasan TNI untuk menjaga kilang minyak.

Menurutnya penjagaan oleh aparat menjadi hal baik, mencegah terjadinya sabotase.

"Nggak ada masalah. Daripada orang sabotase menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting," kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Menurut Bahlil, potensi ancaman terhadap kilang-kilang milik Pertamina tentu ada. Penjagaan oleh TNI, tentu menjadi penting.

"Ya kita lihat. Kalau itu ancamannya kita lihat. Potensi itu kan selalu kemungkinan ada," Bahlil.

Bahlil berpandangan penjagaan kilang minyak milik Pertamina oleh prajurit TNI merupakam sinergi antara institusi. Menurutnya institusi negara sudah seharusnya berkolaborasi untuk mengamankan kepentingan negara.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara soal penugasan TNI untuk menjaga kilang minyak. Yuliot menyebut langkah itu sebagai upaya untuk mengamankan objek vital nasional.

"Jadi, untuk penugasan TNI ini akan merupakan objek vital nasional," ujarnya saat ditemui wartawan di Jakarta Selatan Selasa (25/11/2025).

Yuliot menjelaskan, kilang minyak termasuk titik yang krusial. Pengamanannya bukan hanya dari TNI, melain juga dari Polri.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Puji Bahlil: Cepat Ambil Keputusan, Saya Ikut

"Jadi, objek vital nasional itu kan harus diamankan. Ya, termasuk pengamannya dari TNI Polri," katanya.

Kemhan Bentuk Satuan Baru

Diketahui, Kementerian Pertahanan tengah merencanakan pembentukan satuan baru yang diberi nama Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Pembentukannya sebagai upaya strategis memperkuat pertahanan negara.

Setidaknya sebanyak 150 batalyon baru ditargetkan mulai terbentuk pada tahun 2025.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, selain memberikan rasa aman kepada masyarakat di 514 kota/kabupaten, pembentukannya juga untuk mengamankan objek vital nasional, salah satunya kilang minyak.

"Langkah ini semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan kepentingan nasional, bukan untuk ambisi teritorial," kata Sjafrie kepada wartawan di di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).