Kenapa Tak Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra? Pemerintah Ungkap Alasannya

Suara.com - Pemerintah memilih tidak menetapkan status bencana nasional terhadap bencana banjir yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kendati demikian, pemerintah menegaskan penanganan bencana dilakukan dengann skala nasional.

"Penanganannya nasional," kata Menko PMK Pratikno dalam konferensi pers bersama di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi kepada seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, serta semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada secara maksimal dalam penanganan banjir Sumatra.

"Ini penanganannya bener-bener penanganan full kekuatan secara nasional," kata Pratikno.

Apa Pertimbangannya?

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan terpenting saat ini adalah penanganan secara maksimal, terlepas dari status bencana nasional. Ia mengatakan banyak pertimbangan mengapa pemerintah tidak menetapkan bencana nasional. 

"Ya, banyak lah kan banyak pertimbangan ya. Ada hal-hal yang tidak bisa juga disampaikan ya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang paling penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya," kata Pras.

Pras mengatakan pemerintah merasa penanganan yang dilakukan sejauh ini sudah cukup masif, di mana semua sumber daya nasional dikerahkan.

"Nah itu sementara pilihan yang diambil," kata Pras.

Baca Juga: Pakai Citra Satelit, Pemerintah Buru Terduga di Balik Kayu Gelondongan Banjir Sumatra

Anggaran Cukup?

Pras mengatakan pemerintah pusat mendukung terhadap pemerintah daerah dari segi anggaran. Ia berujar, Presiden Prabowo secara langsung memberikan instruksi kepada jajaran terkait untuk menyokong sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana di Sumatra.

Pras memastikan anggaran tersedia dan cukup untuk menyokong penanganan bencana banjir Sumatra. Ia mengatakan ketersediaan sanah diambil dari Dana Siap Pakai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tetapi bapak presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa K/L terkait, contoh misalnya TNI maupun Kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itupun akan kita back up," tutur Pras.

Perlukah Bantuan Asing?

Sementara itu, terkait apakah pemerintah membuka bantuan asing untuk masuk membantu penanganan bencana di Sumatra, Pras menegaskan kesanggupan pemerintah dalam penanganan bencana sehingga belum membuka bantuan asing.