- Menteri Kehutanan mengklaim deforestasi nasional turun 23,01% menjadi 166.450 hektare per September 2025.
- Klaim penurunan deforestasi juga terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar, sesuai paparan di Raker DPR Kamis (4/12/2025).
- Data lain menunjukkan ratusan ribu hektare lahan kritis dan perubahan tutupan hutan terjadi dalam DAS terdampak banjir.
Suara.com - Di tengah sorotan tajam publik terhadap bencana banjir dahsyat yang menerjang Sumatra, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengklaim laju kerusakan hutan atau deforestasi di tiga provinsi terdampak justru menunjukkan tren penurunan signifikan sepanjang tahun 2025.
Namun, di balik klaim positif tersebut, terungkap data lain dari paparan sang menteri, yakni adanya ratusan ribu hektare lahan kritis dan perubahan masif tutupan hutan di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kini menjadi pusat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada hari Kamis (4/12/2025) ini, Raja Juli Antoni memaparkan bahwa angka deforestasi secara nasional berhasil ditekan. Angkanya turun 23,01 persen, dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025.
Ia menegaskan bahwa tren positif ini juga tercermin di wilayah-wilayah yang sedang dilanda banjir.
"Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir," kata Menhut Raja Juli Antoni.
Secara rinci, Kemenhut mencatat deforestasi di Aceh mengalami penurunan 10,04 persen, dari 11.228 hektare (periode 2023-2024) menjadi 10.100 hektare (periode 2024-September 2025).
Kondisi serupa diklaim terjadi di Sumatra Utara, di mana laju deforestasi turun 13,98 persen dari 7.141 hektare menjadi 6.142 hektare.
Sementara itu, Sumatra Barat mencatatkan penurunan 14 persen, dari 6.634 hektare menjadi 5.705 hektare pada periode yang sama.
Akan tetapi, paparan Menhut tidak berhenti di situ. Ia juga membuka data mengenai 'perubahan tutupan lahan' dari hutan menjadi non-hutan yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2024) di dalam 31 DAS yang terdampak banjir.
Baca Juga: Solidaritas untuk Perantau Sumatra: Dari Seniman Gamping hingga Polda DIY Turun Tangan
Data inilah yang memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi ekologis di hulu wilayah bencana.
Di Aceh, misalnya, dalam periode tersebut telah terjadi perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektare. Mirisnya, sebagian besar atau 12.159 hektare perubahan itu terjadi di dalam kawasan hutan negara.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Kementerian Kehutanan mengidentifikasi adanya 217.301 hektare lahan dalam kategori kritis di dalam 31 DAS terdampak banjir di provinsi tersebut, atau mencakup 7,1 persen dari total area.
Pemandangan serupa terlihat di Sumatera Utara. Di 13 DAS yang terdampak banjir, terjadi perubahan tutupan lahan seluas 9.424 hektare selama 2019-2024.
Dari jumlah itu, 3.427 hektare berada di dalam kawasan hutan. Total lahan kritis di wilayah DAS terdampak di Sumut bahkan mencapai 207.482 hektare, atau setara dengan 14,7 persen dari total luasan DAS.
Sementara di Sumatera Barat, wilayah banjir yang berada di 13 DAS mencatatkan perubahan tutupan lahan seluas 1.821 hektare pada periode yang sama, dengan 1.444 hektare di antaranya terjadi di dalam kawasan hutan.
Berita Terkait
-
Solidaritas untuk Perantau Sumatra: Dari Seniman Gamping hingga Polda DIY Turun Tangan
-
Menteri PPPA: Perempuan Alami Trauma Lebih Berat Usai Banjir Sumatra
-
Gibran Tenangkan Pengungsi Banjir Bandang Sumatera, Janjikan Percepatan Pemulihan di Agam
-
Potret Kawasan Aceh Tamian Usai Disapu Banjir Bandang
-
BRI Peduli Tanggap Bencana Banjir Sumatra, Percepat Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi
-
Sikap RI 2024 vs 2026: Mengapa Tak Ada Lagi Kata 'Mengutuk' untuk Serangan AS-Israel ke Iran?
-
Korea Utara Uji Coba Rudal Nuklir Baru saat Timur Tengah Memanas
-
22 Tahun Terkatung-katung, JALA PRT Sebut RUU PPRT Cetak Sejarah Terlama di DPR
-
Sesalkan RI Belum Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran, FPI Tunggu Penjelasan Pemerintah
-
Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan Maut di Sedayu Bantul, Satu Orang Jadi Tersangka