- Hasan Nasbi mengkritik sindiran antarmenteri pasca-banjir Sumatera, menekankan evaluasi hanya hak Presiden Prabowo.
- Sindiran terbuka menteri dianggap kontraproduktif, menciptakan kesan ketidaksinergisan kabinet saat dibutuhkan kekompakan.
- Akar persoalan banjir diklaim disebabkan kesalahan pengelolaan lingkungan dan tata ruang puluhan tahun, bukan menteri baru.
Suara.com - Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik sindiran antarmenteri yang mencuat setelah banjir besar melanda tiga provinsi di Sumatera.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh dikaburkan oleh saling tuding antarpembantu presiden, karena akar persoalan jauh lebih panjang dari sekadar kinerja satu menteri yang baru menjabat setahun.
Dalam pernyataannya melalui akun Instagram, Minggu (7/12/2025), Hasan menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang berhak mengevaluasi dan memperingatkan menteri adalah Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin kabinet.
Karena itu, ia menilai sindiran terbuka antarmenteri di ruang publik justru kontraproduktif.
“Yang berhak memperingatkan anggota kabinet hanya bosnya kabinet, yaitu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik secara tertutup maupun terbuka. Kalau sesama anggota kabinet, ya di ruang tertutup,” ujarnya.
Hasan menyayangkan munculnya pernyataan-pernyataan yang saling menyudutkan di antara menteri.
Menurutnya, kondisi ini justru menimbulkan kesan ketidaksinergisan di tubuh pemerintahan pada saat negara membutuhkan kekompakan penuh dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang memakan banyak korban.
“Kalau bukan Pak Purbaya yang menyenggol menteri lain, kelihatan enggak kalau kabinet jadi tidak solid? Balas-membalasnya jadi tidak solid. Padahal sekarang justru kita lagi butuh solid-solidnya ini,” tambahnya.
Hasan kemudian menekankan bahwa kesalahan dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi banjir tidak dapat dibebankan pada satu atau dua pejabat yang baru menjabat.
Baca Juga: Tinjau Bencana di Aceh, Presiden Prabowo Targetkan Perbaikan Jembatan dalam Sepekan
Menurutnya, kerusakan lingkungan dan persoalan tata ruang kemungkinan sudah berlangsung selama puluhan tahun.
“Ini bukan kesalahan satu orang atau dua orang. Coba lihat dulu: betulkah ini kesalahan menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian, mereka baru jadi menteri satu tahun. Benar enggak ini kesalahan mereka?” katanya.
Ia mengajak publik melihat masalah ini secara lebih luas, termasuk menelusuri jejak panjang persoalan lingkungan Indonesia yang telah terjadi selama 30 hingga 50 tahun terakhir.
Hasan menyebut pentingnya mengidentifikasi akar masalah agar solusi yang diambil tidak sekadar menjadi reaksi jangka pendek.
“Apakah ini kesalahan kita dalam 50 tahun? Kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun. Ini yang harus ditelusuri, benar enggak terjadi kesalahan di situ,” tegasnya.
Hasan Nasbi kemudian menegaskan bahwa kritik seharusnya diarahkan pada penyusunan solusi jangka panjang, bukan sekadar saling menyalahkan antarpimpinan kementerian.
Berita Terkait
-
Tinjau Bencana di Aceh, Presiden Prabowo Targetkan Perbaikan Jembatan dalam Sepekan
-
Bantuan Bencana Sumatra Tembus Rp 66 Miliar, Kemensos Mulai Masuk ke Daerah Terisolir
-
Ekonomi Indonesia Tertekan Imbas Bencana Dahsyat Sumatera-Aceh
-
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Gelontorkan Rp15 M untuk Korban Banjir Sumatra
-
Warung di Bandung Gratiskan Mahasiswa yang Keluarganya Jadi Korban Banjir, Kalimatnya Bikin Terharu
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial