- Hasan Nasbi mengkritik sindiran antarmenteri pasca-banjir Sumatera, menekankan evaluasi hanya hak Presiden Prabowo.
- Sindiran terbuka menteri dianggap kontraproduktif, menciptakan kesan ketidaksinergisan kabinet saat dibutuhkan kekompakan.
- Akar persoalan banjir diklaim disebabkan kesalahan pengelolaan lingkungan dan tata ruang puluhan tahun, bukan menteri baru.
Suara.com - Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik sindiran antarmenteri yang mencuat setelah banjir besar melanda tiga provinsi di Sumatera.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh dikaburkan oleh saling tuding antarpembantu presiden, karena akar persoalan jauh lebih panjang dari sekadar kinerja satu menteri yang baru menjabat setahun.
Dalam pernyataannya melalui akun Instagram, Minggu (7/12/2025), Hasan menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang berhak mengevaluasi dan memperingatkan menteri adalah Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin kabinet.
Karena itu, ia menilai sindiran terbuka antarmenteri di ruang publik justru kontraproduktif.
“Yang berhak memperingatkan anggota kabinet hanya bosnya kabinet, yaitu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik secara tertutup maupun terbuka. Kalau sesama anggota kabinet, ya di ruang tertutup,” ujarnya.
Hasan menyayangkan munculnya pernyataan-pernyataan yang saling menyudutkan di antara menteri.
Menurutnya, kondisi ini justru menimbulkan kesan ketidaksinergisan di tubuh pemerintahan pada saat negara membutuhkan kekompakan penuh dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang memakan banyak korban.
“Kalau bukan Pak Purbaya yang menyenggol menteri lain, kelihatan enggak kalau kabinet jadi tidak solid? Balas-membalasnya jadi tidak solid. Padahal sekarang justru kita lagi butuh solid-solidnya ini,” tambahnya.
Hasan kemudian menekankan bahwa kesalahan dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi banjir tidak dapat dibebankan pada satu atau dua pejabat yang baru menjabat.
Baca Juga: Tinjau Bencana di Aceh, Presiden Prabowo Targetkan Perbaikan Jembatan dalam Sepekan
Menurutnya, kerusakan lingkungan dan persoalan tata ruang kemungkinan sudah berlangsung selama puluhan tahun.
“Ini bukan kesalahan satu orang atau dua orang. Coba lihat dulu: betulkah ini kesalahan menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian, mereka baru jadi menteri satu tahun. Benar enggak ini kesalahan mereka?” katanya.
Ia mengajak publik melihat masalah ini secara lebih luas, termasuk menelusuri jejak panjang persoalan lingkungan Indonesia yang telah terjadi selama 30 hingga 50 tahun terakhir.
Hasan menyebut pentingnya mengidentifikasi akar masalah agar solusi yang diambil tidak sekadar menjadi reaksi jangka pendek.
“Apakah ini kesalahan kita dalam 50 tahun? Kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun. Ini yang harus ditelusuri, benar enggak terjadi kesalahan di situ,” tegasnya.
Hasan Nasbi kemudian menegaskan bahwa kritik seharusnya diarahkan pada penyusunan solusi jangka panjang, bukan sekadar saling menyalahkan antarpimpinan kementerian.
Berita Terkait
-
Tinjau Bencana di Aceh, Presiden Prabowo Targetkan Perbaikan Jembatan dalam Sepekan
-
Bantuan Bencana Sumatra Tembus Rp 66 Miliar, Kemensos Mulai Masuk ke Daerah Terisolir
-
Ekonomi Indonesia Tertekan Imbas Bencana Dahsyat Sumatera-Aceh
-
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Gelontorkan Rp15 M untuk Korban Banjir Sumatra
-
Warung di Bandung Gratiskan Mahasiswa yang Keluarganya Jadi Korban Banjir, Kalimatnya Bikin Terharu
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Modus Gila Debt Collector Tipu Ambulans dan Damkar Demi Tagih Utang, DPR: Harus Dipidana!
-
Isu Kas Negara Menipis Dibantah, Menkeu: Uang Kita Masih Banyak!
-
J.J Rizal Soroti Warisan Soeharto, Sebut Aktor Lama Masih Dominan
-
Klarifikasi JK Soal Ceramah UGM Dianggap Tak Nyambung, GAMKI Tegaskan Laporan Polisi Tetap Lanjut
-
Lawan Stigma, Cerita Karyawan Difabel Pabrik HS: Dari Korban Bully Jadi Mandiri
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
AS Siapkan Serangan di Selat Hormuz Jika Perundingan Damai dengan Iran Menemui Jalan Buntu
-
35 Personel Gugur Diduga Kelelahan, Rano Karno Janji Perkuat Armada Satpol PP DKI
-
Bedah Persepsi Peradilan Militer Kejam, Pengamat: Kesalahan Kecil Dampaknya Besar
-
Reformasi Setengah Hati: Peneliti Soroti Tren Remiliterisasi dari Era SBY hingga Prabowo