UMP Jakarta 2026: Tarik Ulur Antara Buruh dan Pengusaha

Suara.com - Pembahasan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2026 kini telah memasuki tahap-tahap krusial.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengebut proses penetapan angka upah agar bisa segera diumumkan kepada publik.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan bocoran mengenai perkembangan terkini dari sidang dewan pengupahan tersebut.

Menurut figur kelahiran Kediri ini, diskusi mengenai besaran upah sudah mendekati kata sepakat.

"Jadi, pembahasan udah hampir final," kata Pramono di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025).

Meski demikian, masih ada beberapa tahapan rapat yang harus dilalui sebelum keputusan resmi diketuk palu.

"Dalam minggu ini, kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan," beber Pramono.

Ia tidak menampik bahwa proses ini berjalan cukup alot karena adanya perbedaan pandangan yang tajam.

Terdapat celah permintaan yang belum bertemu antara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja.

Baca Juga: UMP 2026 Terancam Turun? KSPSI Mendesak Pemerintah Buka Formula dan Pastikan Kenaikan Upah

"Memang masih ada dispute, perbedaan antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha," jelas Pramono.

Dalam situasi tarik ulur ini, posisi pemerintah daerah menjadi sangat vital sebagai penengah konflik kepentingan.

Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan memihak salah satu kubu secara membabi buta.

Ia berjanji akan menempatkan diri sebagai pengambil keputusan yang objektif demi kebaikan bersama.

"Pemerintah Jakarta kan harus menjadi wasit yang adil, dan kami akan memutuskan secara adil untuk itu," tegas Pramono.

Pada akhirnya, tetap belum ada kepastian mengenai kapan UMP DKI Jakarta untuk tahun 2026 akan diumumkan ke publik.