Iqbal PKS Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional: Jangan Hitung-hitungan dengan Rakyat

Suara.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Iqbal, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebagai Bencana Nasional.

Desakan ini disampaikan Iqbal menanggapi lambatnya penanganan dan kekhawatiran pemerintah terkait dampak status bencana terhadap sektor pariwisata.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Iqbal menyoroti pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang sempat mengkhawatirkan penetapan status bencana nasional akan membuat wisatawan takut berkunjung.

“Saya kira ini pertanyaan besar, tetapi kan Pak Tito Kemendagri berstatement dia takut kalau ini berimbas ke parawisata di daerah lain,” ucapnya.

“Padahal sebenarnya kita bisa mengumumkan bahwa bencana nasional maksudnya bukan seluruh Indonesia. Tapi ini hanyalah bagian dari secara ketatanegaraan agar dana bisa diturunkan,” ujar Iqbal, dikutip pada Senin (8/12/2025).

Iqbal, juga mengungkapkan lokasi bencana di Langkat, Sumatera Utara, dan Padang, Sumatera Barat, menggambarkan kondisi lapangan yang memprihatinkan.

Ia menyebut pemulihan akan memakan waktu panjang karena dampak psikologis dan ekonomi yang berat bagi warga.

“Ibu-ibu menangis, ayah tidak bisa berbuat apa-apa karena ternaknya habis, lahan pertaniannya tergenang air. Yang mereka ceritakan adalah setelah 3 hari kejadian baru bantuan datang, itu pun tidak menyeluruh,” ungkapnya.

Iqbal kemudian memaparkan data kerusakan yang masif di tiga provinsi.

Baca Juga: Korban Tembus 770 Jiwa, Muzani Beberkan 'Kalkulasi' Pemerintah Soal Status Bencana Nasional

Di Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 17 di antaranya terdampak. Sementara di Sumatera Utara dan Aceh, masing-masing terdapat 10 kabupaten/kota yang terkena bencana.

Kondisi parah juga dilaporkan terjadi di Sibolga dan Agam.

Kerusakan infrastruktur memicu efek domino, mulai dari krisis listrik dan air bersih, hingga kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang.

“Teman-teman di Aceh kesulitan listrik dan air bersih karena banyak infrastruktur rusak. Ini menyebabkan stres dan masyarakat menjadi sangat sensitif,” jelas Iqbal.

Merespons kondisi ini, PKS bersama masyarakat sipil telah turun tangan mendirikan posko bantuan.

Namun, Iqbal menegaskan bahwa sumber daya pemerintah jauh lebih dibutuhkan.