Korban Tembus 770 Jiwa, Muzani Beberkan 'Kalkulasi' Pemerintah Soal Status Bencana Nasional

Suara.com - Pertanyaan besar mengenai perlu atau tidaknya penetapan status bencana nasional untuk tragedi banjir dan longsor di Sumatera turut mendapat sorotan dari pimpinan parlemen.

Di tengah data korban jiwa yang terus bertambah hingga mencapai 770 orang, Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara mengenai pertimbangan pemerintah.

Menurut Muzani, pemerintah pusat dipastikan memiliki serangkaian pertimbangan dan kalkulasi yang matang sebelum memutuskan untuk menaikkan status kebencanaan ke level nasional. Keputusan tersebut tidak diambil secara gegabah dan didasarkan pada evaluasi komprehensif di lapangan.

"Pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak," kata Muzani saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Meskipun skala bencana hidrometeorologis ini sangat masif hingga memutus akses vital antardesa, kecamatan, bahkan kabupaten di sejumlah titik, Muzani menerima laporan positif dari para kepala daerah.

Ia menilai situasi pascabencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh kini berangsur-angsur tertangani dengan lebih baik.

Dari hari ke hari, lanjutnya, akses-akses yang sebelumnya lumpuh total kini mulai terbuka dan dapat dilalui kembali. Ini tidak lepas dari kerja keras tanpa henti dari berbagai pihak di lokasi bencana.

Menurutnya, aparat kepolisian, prajurit TNI, petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga ribuan relawan terus berjibaku di lapangan untuk mempercepat pemulihan.

Di sisi lain, Muzani menyoroti satu hal yang paling membanggakan di tengah duka, yakni gelombang solidaritas dari masyarakat luas. Berbagai bentuk bantuan dan dukungan terus mengalir ke daerah-daerah terdampak.

Baca Juga: DPR Desak Menhut Raja Juli Mundur Jika Tak Sanggup Atasi Banjir Sumatra

"Partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk memberi empati, simpati, support, dukungan juga luar biasa di tiga provinsi itu. Tentu ini adalah sebuah modal bagi kita," katanya sebagaimana dilansir Antara.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa salah satu alasan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional adalah karena kondisi di lokasi yang mulai terang.

Pasokan listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai masuk ke wilayah terisolir menjadi indikator positif.

Meski demikian, politisi senior ini tidak menampik bahwa berbagai kekurangan dalam penanganan masih ada dan perlu terus dievaluasi.

Sebelumnya, data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melukiskan gambaran suram dari dampak bencana ini.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan daring pada Rabu (3/12), melaporkan bahwa total korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera tersebut telah mencapai 770 orang.