- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menolak tawaran jabatan menteri demi mengurus partai.
- Penolakan ini disampaikan saat seminar Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.
- Fokus mengurus partai dianggap Hasto sebagai kontribusi penting pencegahan korupsi bangsa.
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan, alasan pribadinya enggan menduduki kursi pejabat negara, termasuk posisi menteri.
Ia mengaku lebih memilih untuk mengabdikan diri sepenuhnya mengurus partai demi menghindari godaan jabatan.
Hal itu disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
Ia menegaskan komitmennya untuk fokus menjalankan tugas-tugas kepartaian.
Menurutnya, jika partai mampu melakukan pembenahan secara sistematis, maka PDIP bisa menjadi kontributor penting dalam pencegahan korupsi di Indonesia.
Alasan inilah yang mendasari keputusannya menolak tawaran masuk kabinet.
"Maka dari situlah saya berjanji saya enggak mau jadi pejabat negara. Takut enggak tahan godaan. Maka ditawari menjadi Menteri dua kali saya enggak mau," kata Hasto.
Dalam kesempatan tersebut jugq, Hasto mengakui bahwa dirinya pernah menjadi pejabat negara saat menjabat sebagai anggota Dewan.
Namun, ia memilih untuk mencukupkan pengabdiannya di parlemen hanya dalam satu periode.
Baca Juga: DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
Bagi Hasto, berkiprah di jalur politik praktis melalui partai juga merupakan bentuk pengabdian yang setara nilainya dengan pejabat publik.
“Saya tidak mau menjadi pejabat negara karena apa? Membangun institusi partai politik itu juga bagian dari dedikasi bangsa dan negara. Itu pilihan saya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Prabowo Bakal Siapkan 6 KEK Baru di 2026
-
Zulhas Bantah Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Kunjungi Yogyakarta, PM Timor Leste Xanana Gusmao Bertemu Sri Sultan HB X
-
Mendag Busan Mulai Kecangkan Ikat Pinggang Jaga Pasokan Bahan Pokok Saat Nataru
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
- 5 Rekomendasi Mobil Tua Irit BBM, Ada yang Seharga Motor BeAT Bekas
Pilihan
-
Kekayaan dan Gaji Endipat Wijaya, Anggota DPR Nyinyir Donasi Warga untuk Sumatra
-
Emiten Adik Prabowo Bakal Pasang Jaringan Internet Sepanjang Rel KAI di Sumatra
-
7 Sepatu Lari Lokal untuk Mengatasi Cedera dan Pegal Kaki di Bawah 500 Ribu
-
Klaim Listrik di Aceh Pulih 93 Persen, PLN Minta Maaf: Kami Sampaikan Informasi Tidak Akurat!
-
TikTok Hadirkan Fitur Shared Feed untuk Tingkatkan Interaksi Pengguna
Terkini
-
Amnesty International Beberkan 36 Video Kekerasan Polisi di Demo Agustus Lalu
-
Anggap Islah Jalan Satu-satunya Selesaikan Konflik PBNU, Gus Yahya Ngaku Sudah Kontak Rais Aam
-
Dukung Keterbukaan Informasi, FPIR: Kapolri Konsisten Lakukan Pembenahan dan Penguatan Demokrasi
-
Ketua Komisi V DPR: Kalau Nggak Mampu, Jangan Malu Minta Bantu Negara Lain Untuk Bencana Sumatra
-
Kerry Riza: Terminal BBM PT OTM Masih Dipergunakan Pertamina hingga Kini
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Bencana Sumatra Wajib Izin Pemerintah: Harus Ada Audit!
-
Skor Indeks Integritas Nasional 2025 Cuma 72,32, KPK: Indonesia Masih Rentan
-
Pengamat Tantang Pemerintah Buka Data Penebangan Hutan Kemenhut Era Zulhas: Berani Tidak?
-
Ketua Komisi V DPR Usul Dana MBG yang Tak Terserap Dialihkan Untuk Bencana Sumatra
-
Geram Gedung 6 Lantai Tanpa Jalur Evakuasi, Pramono Anung Beri Peringatan Keras ke Pemilik Usaha