Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran

Meskipun Gubernur Bobby Nasution membantah adanya pemangkasan dan menjelaskan bahwa dana tersebut dialihkan untuk kebutuhan lain seperti bonus atlet PON, fakta di lapangan menunjukkan respons bencana yang dinilai lambat.

Edy K. Wahid mengkritik keras prioritas pemerintah yang dinilai lebih mementingkan proyek strategis nasional ketimbang keselamatan warga negara.

"Pemerintah untuk membiayai proyek proyek strategis nasional... dengan cepat dan secara semena-mena melakukan pemangkasan dan efisiensi di semua sektor," ujarnya.

"Tapi soal keselamatan warga negara urgensinya jelas ada korban, dampak kemiskinan struktural dan kualitas sumber daya manusia di Sumatra jelas kenapa tidak diambil langkah itu?," tambahnya.

Menurut YLBHI, kondisi ini mencerminkan model pemerintahan yang abai terhadap daerah.

"ini menurut kami adalah model pemerintahan yang menjajah, pemerintah pusat yang menjajah warga dan pemeritnah daerah," kata Edy.

Respons Pemerintah dan Realitas di Lapangan

Menghadapi kritik dan skala bencana yang masif, pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah darurat. Kementerian Keuangan memastikan akan menyalurkan TKD untuk daerah terdampak bencana tanpa syarat salur untuk mempercepat administrasi.

Bantuan awal senilai Rp4 miliar juga telah disalurkan ke 52 kabupaten/kota terdampak.

Baca Juga: Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta

Meskipun demikian, bagi para korban dan relawan di lapangan, bantuan tersebut masih belum sebanding dengan kerusakan yang terjadi.

Banyak wilayah yang masih terisolasi, dan para penyintas di pengungsian menghadapi kondisi yang serba terbatas.

Desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional terus disuarakan, dengan harapan mobilisasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih maksimal dan terkoordinasi.