Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir

Suara.com - Tahun 2025 mencatat sejarah baru dalam dinamika politik Indonesia. Di tengah upaya pemerintah memperkuat stabilitas nasional, muncul sosok 'jembatan komunikasi' yang melintasi berbagai batas ideologi, yakni Sufmi Dasco Ahmad.

Wakil Ketua DPR RI ini kembali membuktikan politik bukan hanya soal perebutan kuasa, melainkan seni menyatukan perbedaan melalui dialog.

Dua pertemuan yang paling menyita perhatian publik tahun ini adalah saat Dasco menemui Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta tokoh agama kharismatik, Abu Bakar Ba'asyir.

Apa maknanya bagi kita, terutama generasi milenial dan Gen Z? Berikut ulasannya.

Menjaga "Banteng" dan "Garuda" Tetap Harmonis

Pertemuan Dasco dengan Megawati Soekarnoputri di tahun 2025 dipandang sebagai pilar utama stabilitas politik pasca-transisi pemerintahan.

Saat banyak pihak memprediksi akan terjadi gesekan antara fraksi di parlemen, Dasco justru hadir di Teuku Umar sebagai representasi pimpinan legislatif sekaligus orang kepercayaan Presiden terpilih.

Fokus pertemuan ini adalah menyelaraskan pandangan mengenai keberlanjutan pembangunan nasional.

Dasco berhasil memastikan bahwa fungsi pengawasan PDIP di parlemen berjalan konstruktif tanpa menghambat program strategis negara.

Baca Juga: Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana

Dalam sebuah kesempatan setelah pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan pesan persatuan yang kuat.

"Kita tidak boleh membiarkan ego sektoral di daerah menghambat visi besar pembangunan nasional yang sedang kita rintis bersama. Kontestasi sudah selesai, sekarang saatnya konsolidasi untuk rakyat."

Misi Kemanusiaan dan Keutuhan NKRI

Kejutan politik terbesar di tahun 2025 terjadi saat Dasco bersilaturahmi dengan Abu Bakar Ba'asyir.

Bagi banyak orang, ini adalah pertemuan yang kontroversial. Namun, Dasco melihatnya dari kacamata seorang negarawan: pentingnya merangkul seluruh elemen bangsa untuk mengakui konsensus nasional dan Pancasila.

Pertemuan ini membawa pesan penting mengenai moderasi dan inklusivitas.