- Syahganda juga menyoroti ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.
- Syahganda menekankan bahwa kegagalan kementerian mencapai target ekonomis seperti pertumbuhan di atas 5 persen.
- Prabowo tidak boleh lagi tersandera oleh kepentingan koalisi partai politik.
Menurutnya, Prabowo tidak boleh lagi tersandera oleh kepentingan koalisi partai politik dalam memilih bawahannya.
"Deng Xiaoping menyeleksi orang bukan hanya berdasarkan kompetensi, tapi ideologi. Di Indonesia, Presiden punya mandat rakyat, tidak perlu tunduk pada partai-partai itu jika mereka menghambat kebenaran," kata Syahganda.
Ia mendorong Presiden untuk segera melakukan reshuffle untuk mengisi pos-pos strategis, terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sumber Daya Alam.
Di akhir diskusinya, Syahganda menekankan bahwa negara tidak boleh merasa nyaman dengan status quo. Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan keadilan, bukan sekadar angka di atas kertas.
"Prabowo harus didampingi orang-orang yang punya kompetensi dan ideologi untuk membangun bangsa ini jauh lebih dahsyat. Reshuffle harus segera dilakukan untuk memperpendek jarak psikologis antara kebijakan dengan kemaslahatan rakyat," tutup Syahganda.
Reporter: Tsabita Aulia
Berita Terkait
-
Refleksi Akhir Tahun: IHSG Meroket 22% Sepanjang 2025, Pasar Menanti Prabowo di Pembukaan BEI 2026
-
Menteri Berulah, Presiden Menanggung Beban? Syahganda Desak Prabowo Gunakan Strategi Sun Tzu
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB
-
Terima Aduan Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Anggota DPR Bakal Minta Penjelasan APH
-
Terkuak! Ini Alasan Polisi Periksa Karni Ilyas Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Trump: AS Akan Keluar dari NATO! PM Inggris Balas 'Bodo Amat'
-
Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend
-
KPK Hadirkan Eks Menhub Budi Karya Sumadi di Kasus DJKA Medan
-
Blok M Square Dibersihkan, Enam Jukir Liar Tak Berkutik Terjaring Razia Gabungan
-
Pemerintah Tegaskan Siswa SD-SMA Tetap Belajar Tatap Muka Secara Normal