Buruh Demo di Istana Tuntut Kenaikan UMP, Pramono Anung Beri Satu Pesan Penting untuk Massa Aksi

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar elemen buruh di depan Istana Merdeka Jakarta.

Massa aksi diketahui menyuarakan tuntutan terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) baik untuk wilayah Jakarta maupun Jawa Barat pada hari ini.

Pramono Anung menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak demokrasi yang dijamin oleh undang-undang.

"Yang namanya demo itu kan hak demokrasi, dan siapa saja boleh melakukan itu, tetapi tentunya dengan izin," ujar Pramono di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Terkait besaran upah di ibu kota, Pramono mengklaim bahwa proses penetapannya telah melibatkan Dewan Pengupahan secara transparan.

Pramono kembali menjelaskan bahwa penetapan angka Alpha sebesar 0,75 merupakan hasil kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak buruh, pengusaha, hingga pemerintah.

"Jadi ketika proses di Jakarta pada waktu itu, Dewan Pengupahan betul-betul berjalan dengan transparan dan terbuka," terangnya.

Ia juga menekankan bahwa pengawasan terhadap implementasi upah ini dilakukan secara ketat oleh Dinas Tenaga Kerja dan jajaran terkait.

"Pemerintah Jakarta memonitor secara langsung, dan pelaksanaannya berjalan dengan ketat sebenarnya. Tetapi solusinya berjalan dengan baik. Sehingga Alpha-nya diputuskan 0,75 itu kesepakatan bersama," papar Pramono.

Baca Juga: Digitalisasi Pembayaran, Jurus Pramono Anung Berantas Copet dan Preman di Pasar Jakarta

Pramono meyakini, standar upah di Jakarta saat ini sudah berada di level yang sangat kompetitif jika dikomparasikan dengan daerah-daerah tetangga.

"UMP Jakarta juga dibandingkan daerah lain kan sudah tinggi sekali," tegasnya.

Namun pada akhirnya, Pramono tetap mempersilakan kelompok buruh untuk menggelar aksi penyampaian pendapat terkait standar UMP.

Ia cuma berpesan agar seluruh rangkaian acara dapat berlangsung secara tertib tanpa adanya kericuhan yang merugikan publik.

"Yang paling penting, demonya baik-baik saja, itu aja," pungkas Pramono.