- Mantan Menpora Roy Suryo melaporkan tujuh pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya pada Kamis (8/1/2026) atas dugaan pencemaran nama baik.
- Pelaporan tersebut terkait tuduhan bahwa ijazah pendidikan Roy Suryo, baik S1, S2, maupun S3, adalah palsu atau tidak sah.
- Roy juga membantah tuduhan keterlibatan dalam kasus korupsi proyek Hambalang sebagai dasar penempuhan jalur hukum.
Suara.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo melaporkan tujuh orang pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah. Roy mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2026), didampingi tim kuasa hukumnya.
Roy menyebut tujuh pendukung Jokowi yang ia laporkan itu di antaranya berinisial A, B, D, F, L, U, dan V. Mereka dituding menyebarkan pernyataan yang menyerang kehormatan pribadi Roy Suryo.
“Dengan enaknya para pendukung Jokowi membalik dan mengatakan ijazah saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, lalu ada yang mengatakan ijazah S2 saya juga palsu,” ujar Roy kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Roy mengatakan tudingan terhadap dirinya terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama adalah tuduhan penggunaan ijazah palsu.
Untuk membantahnya, Roy mengaku memiliki seluruh dokumen pendidikan yang sah. Ia menyebut menempuh pendidikan strata satu dan strata dua di Universitas Gadjah Mada, serta strata tiga di Universitas Negeri Jakarta.
“Saat studi S3 saya memutuskan mundur dari Partai (Demokrat) dan alhamdulillah empat tahun saya lulus, bisa diuji,” katanya.
Klaster kedua, lanjut Roy, adalah tuduhan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Tuduhan tersebut juga dibantahnya.
“Saya justru mengundurkan diri karena mau sekolah itu tadi, saya salah sedikit yang telah memperoleh 5 persen sebagai kader terbaik,” ujar Roy sambil menunjukkan penghargaan kader terbaik dari Partai Demokrat.
Roy menilai seluruh tuduhan tersebut sebagai fitnah dan merugikan nama baiknya. Oleh karena itu, ia memilih menempuh jalur hukum.
Baca Juga: Dokter Tifa: Foto Muda Jokowi Cuma Mirip 1 Persen, 99 Persen Itu Orang Berbeda
“Siap-siap saja berbaju tahanan, tidak perlu seperti cacing kepanasan,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dokter Tifa: Foto Muda Jokowi Cuma Mirip 1 Persen, 99 Persen Itu Orang Berbeda
-
Dokter Tifa Bongkar 6 Versi Ijazah Jokowi, Sebut Temuan Polda Blunder
-
SBY dan Hoax Ijazah Jokowi, Manuver Demokrat di Pusaran Politik Digital
-
Wagub Babel Dicecar 10 Jam di Bareskrim, Misteri Ijazah Sarjana Terkuak?
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Penuhi Panggilan Mabes Polri: Tidak Ada Niat Jahat
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi