- KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024.
- Polemik bermula dari pembagian kuota tambahan haji 20.000 jemaah secara 50:50, melanggar UU Haji.
- Pansus DPR menemukan indikasi manipulasi data Siskohat, berujung rekomendasi usut tuntas oleh aparat penegak hukum.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah mentapkan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut sebagai tersangka.
Gus Yaqut jadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota haji Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK fitroh Rohcahyanto kepada jurnalis di Jakarta.
"Benar," ucap Fitroh pada Jumat (9/1/2026).
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut hak ribuan calon jemaah haji reguler yang telah mengantre belasan tahun.
Berikut adalah daftar fakta perjalanan kasus kuota haji 2024 hingga penetapan status tersangka eks Menag Yaqut:
1. Berawal dari polemik Kuota Tambahan 20.000 Jemaah
Kasus ini bermula ketika Arab Saudi memberikan kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah untuk Indonesia pada musim haji 2024.
Alih-alih dialokasikan seluruhnya atau sebagian besar untuk jemaah haji reguler yang sudah mengantre panjang, Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan membagi kuota tersebut secara 50:50 untuk Haji Reguler dan Haji Khusus.
Baca Juga: Ikut Jadi Tersangka, Ini Peran Vital Gus Alex di Skandal Korupsi Kuota Haji
2. Pelanggaran UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Pembagian 50:50 tersebut dinilai melanggar Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Berdasarkan undang-undang, kuota haji tambahan seharusnya dialokasikan untuk jemaah haji reguler berdasarkan urutan nomor porsi. 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota haji khusus.
Kebijakan Menag Yaqut saat itu dianggap menyalahi prosedur hukum yang berlaku.
3. Pembentukan Pansus Haji DPR RI
Ketidakberesan distribusi kuota ini memicu berbagai tanggapan dan spekulasi dari berbagai pihak. Pada pertengahan 2024, DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji.
Berita Terkait
-
Ikut Jadi Tersangka, Ini Peran Vital Gus Alex di Skandal Korupsi Kuota Haji
-
Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Janji akan Kooperatif
-
Sebut KPK Agak Lambat, Luluk Nur PKB Tetap Apresiasi Penetapan Tersangka Eks Menag Yaqut
-
Kerugian Korupsi Haji Masih Misteri, BPK Sibuk Berhitung Usai Gus Yaqut dan Gus Alex Tersangka
-
Jejak Mentereng Gus Alex: Orang Dekat Yaqut, dari PBNU Kini Tersangka Korupsi Haji Rp1 T
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
Terkini
-
Ada Lebaran Betawi, Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Lapangan Banteng
-
OTT KPK di Tulungagung: Selain Bupati Gatut Sunu Wibowo, 15 Orang Juga Diamankan
-
Tiba di Pakistan, Tim Perunding Iran Ingatkan Pengalaman Pahit Dikhianati AS
-
Jaga Kelestarian Alam, Ekowisata Mangrove di Lombok Timur Ini 'Mengalah' Demi Napas Lingkungan
-
Kisah Supriadi: Dulu Belajar Silvofishery ke Kalimantan, Kini Sukses Budidaya Nila di Lombok Timur
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat