Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah

Suara.com - Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI resmi menyerahkan hasil pemantauan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra kepada pemerintah.

Penyerahan hasil koordinasi ini dilakukan dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Satgas bentukan eksekutif, Sabtu (10/1/2025).

Ketua Satgas Galapana DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa data dan masukan yang diberikan merupakan hasil pemantauan terintegrasi yang dilakukan oleh legislatif.

Nantinya, laporan tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan eksekusi di lapangan.

"Satgas Pemulihan Pascabencana DPR akan menyerahkan hasil dari koordinasi yang teritegrasi tersebut kepada Satgas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dari pihak pemerintah," kata Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari siaran streaming Youtube DPR, Sabtu.

Dasco, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, menegaskan bahwa peran DPR tidak berhenti pada penyerahan hasil pantauan saja.

Satgas Galapana akan terus mengawal proses pemulihan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut), khususnya dari sisi dukungan politik anggaran.

"Setelah itu, satgas pemulihan pascabencana akan melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan anggaran," ungkapnya.

Dalam rakor tersebut, Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta sejumlah anggota dewan lainnya, termasuk Nazaruddin Dek Gam dan Kawendra.

Baca Juga: Percepat Pemulihan Sumatra, Prabowo Bentuk Satgas Khusus Dipimpin Tito Karnavian

Sementara itu, pihak pemerintah dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pertemuan strategis ini, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.