Kronologi Suap Pajak KPP Madya Jakut: Diskon Rp59 M Dibarter Fee Miliaran Berujung OTT KPK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan secara rinci kronologi dugaan suap yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, DWB, bersama empat orang lainnya.

Rangkaian OTT KPK ini mengungkap bagaimana kewajiban pajak sebuah perusahaan senilai puluhan miliar rupiah disunat drastis dengan imbalan fee miliaran.

Semua berawal dari laporan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disampaikan oleh PT WP untuk periode pajak tahun 2023.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan, bahwa laporan yang masuk antara September hingga Desember 2025 itu kemudian memicu pemeriksaan oleh tim dari KPP Madya Jakarta Utara.

Awal Mula: Temuan Kurang Bayar Rp75 Miliar

Tim pemeriksa pajak yang menelusuri laporan PT WP menemukan adanya potensi kekurangan pembayaran yang sangat signifikan. Angka yang muncul tidak main-main.

"Hasilnya, terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Menghadapi temuan fantastis tersebut, PT WP lantas mengajukan serangkaian sanggahan. Di sinilah pintu negosiasi gelap mulai terbuka.

Nego 'All In' dan Tawar Menawar Fee

Baca Juga: OTT Pegawai Pajak, DJP Siap Beri Sanksi jika Terbukti Korupsi

Dalam proses sanggahan tersebut, seorang pejabat pajak diduga mulai memainkan perannya. AGS, selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara, disebut menawarkan sebuah "paket solusi".

"Dalam prosesnya, diduga bahwa saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak “all in” sebesar Rp23 miliar," kata Asep.

Istilah "all in" ini, menurut Asep, memiliki makna tersembunyi. Dari total Rp23 miliar, hanya Rp15 miliar yang akan disetor ke kas negara sebagai pembayaran kekurangan pajak. Sisanya, sebesar Rp 8 miliar, dialokasikan sebagai fee untuk AGS dan untuk dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

"Namun demikian, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp4 miliar," ujar Asep.

Deal Tercapai: Pajak Disunat 80 Persen

Setelah tawar-menawar, kesepakatan haram itu pun tercapai. Pada Desember 2025, tim pemeriksa secara resmi menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Hasilnya mengejutkan, nilai pembayaran pajak yang harus dibayar PT WP ditetapkan hanya Rp15,7 miliar.