- Prof. Hafid Abas, mantan Ketua Komnas HAM, menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah terkait tuduhan Rektor UNM.
- Ia menilai opini publik prematur dapat merusak reputasi individu dan integritas institusi akademik Universitas Negeri Makassar.
- Prof. Hafid mendukung Rektor UNM berdasarkan rekam jejak integritas, namun tidak mengintervensi proses hukum yang objektif.
Meski memberikan dukungan moral yang kuat, ia menggarisbawahi bahwa sikapnya sama sekali tidak bertujuan untuk menolak atau mengintervensi proses hukum yang mungkin sedang berjalan.
“Dukungan moral tidak berarti menolak proses hukum. Yang penting, proses itu berjalan adil, objektif, transparan, dan menghormati martabat individu,” tegasnya.
Ia juga secara khusus mengingatkan peran krusial media massa untuk tetap berpegang pada prinsip verifikasi dan tidak terjebak dalam narasi yang menggiring publik pada penghakiman prematur. Prof. Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kampus dari tekanan spekulasi berlebihan.
“Perguruan tinggi harus tetap menjadi ruang nalar, etika, dan pemikiran kritis. Kegaduhan yang berlarut hanya akan mengalihkan energi sivitas akademika dari tugas utamanya," tambahnya.
Berita Terkait
-
Guru Besar UNM Soroti Pasal Penghinaan di Era 'Big Bang' Transformasi Hukum 2026
-
Profil dan Rekam Jejak Rektor UNM, Diberhentikan Buntut Dugaan Pelecehan
-
Ricuh Makassar: Massa Bakar Kantor DPRD dan Pos Polisi, Protes Kematian Driver Ojol Merebak!
-
Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Rektor UNM Hari Ini, Apa Kata Komnas Perempuan?
-
Dosen Diduga Korban Pelecehan Rektor UNM Mulai Dapat Tekanan
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
Terkini
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo
-
Gusti Purbaya Temui Dasco di DPR, Konflik Keraton Solo Sempat Disinggung
-
Kejagung Geledah Dua Tempat Penukaran Uang Asing Terkait Dugaan Korupsi Ekspor Pome
-
Bikin Pemotor Jatuh, Menyoal Kualitas Perbaikan Jalan Juanda Depok yang Cepat Rusak Total
-
6 Fakta Oknum Guru PNS di Tangsel Cabuli 16 Siswa: Diduga Penyuka Sesama Jenis
-
Ruang Terbuka Hijau Masih Tertahan di 5 Persen, Pemprov DKI: Kami Coba Capai 30 Persen pada 2045
-
Tak Lagi 'Anak Tiri', RUU Jabatan Hakim Usulkan Hakim Ad Hoc Jadi Pejabat Negara