- Presiden Prabowo meyakinkan investor bahwa pemerintah menjamin kepastian dan keadilan hukum sebagai syarat iklim investasi sehat.
- Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidato pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss.
- Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan kepada para investor bahwa pemerintah Indonesia senantiasa memberikan kepastian dan keadilan hukum.
Prabowo percaya, kepastian dan keadilan hukum merupakan salah satu syarat terciptanya iklim investasi yang sehat.
Ia menyadari tanpa ada kepastian dan keadilan hukum di suatu negara maka investor tidak akan ada.
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil,” kata Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
"Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan," katanya menambahkan.
Berantas Korupsi
Terkait kepastian dan keadilan hukum, Prabowo menegaskan tekadnya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ia menegaskan penegakan tindak pidana korupsi dilakukan pemerintah tanpa pandang bulu.
“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” kata Prabowo.
Baca Juga: Laporan Suara.com dari Swiss: Prabowo Siap Hadir di World Economic Forum 2026
Di hadapan para pelaku ekonomi di forum global, Prabowo mengungkapkan temuannya pada awal pemerintahan mengenai penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah, juga praktik ilegal di hampir seluruh sektor ekonomi.
“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa,” kata Prabowo.
"Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Prabowonomics Bakal Menggema di WEF Davos, Visi Ekonomi RI Setelah 10 Tahun Absen
-
Laporan Suara.com dari Davos: Prabowo Tiba, Didit dan Gusti Bhre Mampir ke Paviliun Indonesia
-
Suara dari Swiss: Harapan Besar Diaspora di Balik Kehadiran Prabowo di Forum Davos
-
Laporan Suara.com dari Swiss: Prabowo Siap Hadir di World Economic Forum 2026
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga