- Rezasyah menilai masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian pimpinan Trump membawa keuntungan strategis sekaligus kerugian diplomasi.
- Keuntungan mencakup akses pengambilan keputusan, posisi penyeimbang, serta peluang membangun koalisi moral di Majelis Umum PBB.
- Kerugiannya adalah posisi duduk dekat Israel dan terkurasnya energi menjelaskan kebijakan luar negeri bebas aktif.
Suara.com - Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad), Teuku Rezasyah, menilai ada keuntungan dan kerugian dari keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Diketahui, alasan Indonesia berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian adalah untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina serta tercapainya solusi dua negara.
Menurut Rezasyah, ada sejumlah keuntungan yang bisa diambil Indonesia dengan bergabung dalam Dewan Perdamaian yang dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Keuntungan pertama adalah posisi Indonesia yang memungkinkan masuk ke dalam pusaran pengambilan keputusan.
"Dengan mewakili Asia Afrika dan Amerika Latin, serta GCC (Gulf Cooperation Council), yang kebijakannya selama ini lunak terhadap Amerika Serikat," kata Rezasyah kepada Suara.com, Senin (27/1/2025).
Melalui keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian, Indonesia bisa menjadi penyeimbang.
"Memungkinkan RI menjadi penyeimbang, melawan apa pun rancangan keputusan yang berpotensi menghambat solusi dua negara," ujar Rezasyah.
Ketiga, lanjut Rezasyah, hal ini memungkinkan Indonesia membangun koalisi moral di Majelis Umum PBB guna memperkuat posisinya di dalam Dewan Perdamaian.
Sementara itu, berbicara mengenai kerugian, bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian tentu memiliki risiko tersendiri.
Baca Juga: Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
"Secara alfabetis akan berada pada posisi duduk bersebelahan dengan Israel. Keadaan ini merugikan nama baik RI karena dapat dianggap sebagai persiapan membuka hubungan diplomatik," tutur Rezasyah.
Kerugian lainnya yang harus ditanggung adalah besarnya energi diplomatik yang mau tidak mau harus dikerahkan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Rezasyah menjelaskan bahwa energi diplomatik tersebut sangat dibutuhkan.
"Guna menjelaskan keanggotaan ini tidak bertentangan dengan kebijakan luar negeri bebas aktif," pungkas Rezasyah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
Trump Ancam Timnas Iran: Mundur dari Piala Dunia 2026 Kalau Tak Mau Celaka
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
Terkini
-
Usai Gus Yaqut Pakai Rompi Oranye, Giliran Gus Alex yang Akan Diperiksa KPK Pekan Depan
-
Sengketa Hotel Sultan Memanas, Hamdan Zoelva Laporkan Ketua PN Jakpus dan PT DKI ke Komisi Yudisial
-
Bareskrim Tangkap Bandar Narkoba Jaringan Ko Erwin di Pontianak, Kini Buru Otaknya The Doctor
-
IWD 2026: Yayasan IPAS Perkuat Layanan bagi Penyintas Kekerasan Gender
-
Rismon Sianipar Minta Maaf Soal Ijazah Jokowi, Gibran: Ramadan Bulan Baik untuk Memaafkan
-
Pesawat Tanker KC-135 Milik AS Jatuh Saat Operasi Militer di Iran
-
Rudal-rudal Iran Masih Menghantui, Trump dan Netanyahu Terpojok Skandal Dalam Negeri
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Gara-gara Donald Trump Salah Perhitungan, 2 Hari Perang AS Habiskan Rp 94 Triliun
-
Gebrakan Dittipideksus Bareskrim di Jawa Timur: Bongkar Skandal Emas Ilegal Rp25,9 Triliun