- Rezasyah menilai masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian pimpinan Trump membawa keuntungan strategis sekaligus kerugian diplomasi.
- Keuntungan mencakup akses pengambilan keputusan, posisi penyeimbang, serta peluang membangun koalisi moral di Majelis Umum PBB.
- Kerugiannya adalah posisi duduk dekat Israel dan terkurasnya energi menjelaskan kebijakan luar negeri bebas aktif.
Suara.com - Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad), Teuku Rezasyah, menilai ada keuntungan dan kerugian dari keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Diketahui, alasan Indonesia berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian adalah untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina serta tercapainya solusi dua negara.
Menurut Rezasyah, ada sejumlah keuntungan yang bisa diambil Indonesia dengan bergabung dalam Dewan Perdamaian yang dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Keuntungan pertama adalah posisi Indonesia yang memungkinkan masuk ke dalam pusaran pengambilan keputusan.
"Dengan mewakili Asia Afrika dan Amerika Latin, serta GCC (Gulf Cooperation Council), yang kebijakannya selama ini lunak terhadap Amerika Serikat," kata Rezasyah kepada Suara.com, Senin (27/1/2025).
Melalui keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian, Indonesia bisa menjadi penyeimbang.
"Memungkinkan RI menjadi penyeimbang, melawan apa pun rancangan keputusan yang berpotensi menghambat solusi dua negara," ujar Rezasyah.
Ketiga, lanjut Rezasyah, hal ini memungkinkan Indonesia membangun koalisi moral di Majelis Umum PBB guna memperkuat posisinya di dalam Dewan Perdamaian.
Sementara itu, berbicara mengenai kerugian, bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian tentu memiliki risiko tersendiri.
Baca Juga: Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
"Secara alfabetis akan berada pada posisi duduk bersebelahan dengan Israel. Keadaan ini merugikan nama baik RI karena dapat dianggap sebagai persiapan membuka hubungan diplomatik," tutur Rezasyah.
Kerugian lainnya yang harus ditanggung adalah besarnya energi diplomatik yang mau tidak mau harus dikerahkan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Rezasyah menjelaskan bahwa energi diplomatik tersebut sangat dibutuhkan.
"Guna menjelaskan keanggotaan ini tidak bertentangan dengan kebijakan luar negeri bebas aktif," pungkas Rezasyah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme
-
Jaga Independensi BI, Thomas Djiwandono Tunjukkan Surat Mundur Dari Gerindra
-
Geger! Anggota Komcad TNI Jual Senpi Ilegal SIG Sauer di Bali, Terbongkar Modusnya
-
7 Hal Penting Terkait Dicopotnya Dezi Setiapermana dari Jabatan Kajari Magetan
-
Sampah Sisa Banjir Menumpuk di Kembangan, Wali Kota Jakbar: Proses Angkut ke Bantar Gebang
-
Diperiksa 8 Jam Soal Kasus Korupsi Haji, Eks Stafsus Menag Irit Bicara