- Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia Baa2, namun mengubah prospek menjadi negatif karena kekhawatiran kredibilitas dan konsistensi kebijakan nasional.
- Risiko utama meliputi tata kelola, belanja negara agresif, dan ketidakjelasan skema pendanaan entitas baru Danantara yang mengkhawatirkan.
- Pemulihan outlook stabil memerlukan konsistensi arah kebijakan, penguatan basis penerimaan negara, serta peningkatan daya saing struktural.
Suara.com - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, namun mengubah outlook dari stabil menjadi negatif.
Keputusan ini dinilai bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan sinyal peringatan serius terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menilai langkah Moody’s tersebut sebagai alarm keras yang harus segera direspons pemerintah.
Menurutnya, kekhawatiran utama pasar terletak pada persoalan kredibilitas dan konsistensi kebijakan.
Harris menyebut, Moody’s secara tegas menyoroti menurunnya prediktabilitas kebijakan di Indonesia.
Ketidaksinkronan antara perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan dinilai berpotensi menggerus kepercayaan investor dalam jangka panjang.
“Ketika kebijakan tidak konsisten, pasar akan membaca adanya risiko yang lebih tinggi,” ujar Harris dalam keterangan resminya.
Selain isu kebijakan, risiko tata kelola (governance) juga menjadi perhatian utama. Harris mengibaratkan kondisi tersebut seperti bangunan tinggi dengan fondasi rapuh.
“Ekonomi yang besar tanpa institusi yang kuat ibarat bangunan tinggi dengan fondasi rapuh; terlihat megah, tetapi rawan guncangan,” tegasnya.
Baca Juga: Menyoal Istilah "Gentengisasi" dan Prioritas Pembangunan Pemerintah
Moody’s juga menggarisbawahi pola belanja negara yang agresif. Meski bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, langkah ini dinilai berisiko apabila tidak diimbangi dengan penguatan basis penerimaan negara. Perluasan program sosial tanpa perhitungan matang dikhawatirkan akan memperlebar defisit dan mempersempit ruang fiskal di masa depan.
Ketidakpastian semakin meningkat dengan munculnya entitas baru, Danantara. Moody’s menilai skema pendanaan dan tata kelola Danantara yang belum transparan berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi bagi negara.
Risiko tersebut, ditambah potensi perubahan kebijakan fiskal dan moneter, dinilai dapat memicu volatilitas pasar saham serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah.
Meski outlook diturunkan menjadi negatif, Moody’s tetap mempertahankan peringkat Baa2 karena sejumlah indikator makroekonomi Indonesia dinilai masih solid.
Faktor penopangnya antara lain pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen, defisit fiskal yang terjaga di bawah 3 persen PDB, serta rasio utang yang relatif lebih rendah dibandingkan negara dengan peringkat serupa.
Namun demikian, Harris mengingatkan adanya penurunan penilaian kekuatan ekonomi Indonesia dari a2 menjadi a1, terutama akibat kurangnya diversifikasi ekonomi yang masih bergantung pada sektor komoditas.
Berita Terkait
-
Menyoal Istilah "Gentengisasi" dan Prioritas Pembangunan Pemerintah
-
Kesehatan Mental Generasi Muda: Antara Tantangan dan Layanan Pemerintah
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Mendekati Masa Tenggat, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Segera Laporkan LHKPN
-
Krisis Energi, Presiden Korsel Minta Warga Mandi Jangan Lama-lama, Cas HP Hanya Siang
-
Viral Tuduhan Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, DLH DKI: Itu Titik Penampungan Resmi
-
Studi: Karbon Biru Bisa Tekan Emisi Dunia, Mengapa Banyak Negara Belum Menggunakannya?
-
Iran Tolak Proposal Trump, Ajukan 5 Syarat Termasuk Ganti Rugi Perang dan Kontrol Selat Hormuz
-
Pulau Terancam Diduduki, Iran Beri Peringatan Keras kepada Negara-Negara Tetangga
-
Krisis PPPK di NTT: 9.000 Pegawai Terancam Putus Kontrak Masal
-
Di Balik Cloud Storage, Ada Biaya Lingkungan yang Harus Kita Bayar
-
Jerman 'Impor' Tenaga Kerja India: Solusi di Tengah Tsunami Pensiun
-
Tak Masalah Dilaporkan ke Dewas KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi: Bentuk Kepedulian Masyarakat