- Presiden Prabowo mengakui korupsi dan tata kelola lemah sebagai kelemahan utama yang harus ditangani Indonesia.
- Pernyataan ini disampaikan saat Business Summit di Washington D.C. pada Rabu, 18 Februari 2026.
- Prabowo menyebutkan penyelundupan ilegal, pertambangan, dan perikanan ilegal mengakibatkan kerugian besar negara.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto membeberkam permasalahan korupsi yang masih terjadi di Indonesia.
Menurutnya korupsi merupakan kelemahan yang kini perlu ditangani.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan para pengusaha dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.
Prabowo awalnya menyampaikan mengenai strategi ekonomi Indonesia yang sangat terfokus. Pertama, Indonesia ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Tetapi, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mengendalikan ekonomi dalam arti mengontrol penggunaan sumber daya alam negara secara sehat.
"Hal ini membawa saya ke poin berikutnya yang selalu suka saya bahas secara terbuka, kami memiliki kelemahan. Kami memiliki masalah dalam tata kelola, korupsi, dan kinerja institusional yang lemah," kata Prabowo.
Secara terbuka, Prabowo mengungkapkan masih banyak terjadi penyelundupan dan kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga korporasi yang mengelola perkebunan di hutan lindung.
Prabowo mengatakan semua itu adalah masalah lama. Kekinian ia memilih untuk menghadapi masalah secara langsung.
"Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia," kata Prabowo.
Baca Juga: Beda dengan Jokowi, Mensesneg Sebut Pemerintah Prabowo Belum Berencana Balikkan UU KPK
"Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar," katanya menambahkan.
Berita Terkait
-
Prabowo Tawarkan 18 Proyek Hilirisasi Super Strategis ke Pengusaha AS
-
Ancam Pendapatan UMKM, Pramono Anung Diminta Tinjau Ulang Dampak Ekonomi Perda KTR Jakarta
-
Beda dengan Jokowi, Mensesneg Sebut Pemerintah Prabowo Belum Berencana Balikkan UU KPK
-
Deal Dagang Prabowo-Trump: Produk AS Bebas Bea Masuk, Barang RI Kena Tarif 19 Persen
-
Prabowo Berikan Bantuan Sapi Rp72,7 Miliar untuk Tradisi Meugang di Aceh
Terpopuler
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Profil Ahmad Bahar, Penulis 'Gibran The Next President' yang Rumahnya Digeruduk GRIB Jaya
- 4 HP RAM 12 GB Memori Besar Harga Rp2 Jutaan, Gaming dan Edit Video Lancar Jaya
Pilihan
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
Terkini
-
Menteri PPPA Serukan Perang Lawan Kekerasan: 1 dari 2 Anak Pernah Jadi Korban
-
Indonesia Harusnya Bisa Lobi Israel Bebaskan 9 WNI yang Ditangkap Karena Ini
-
Sebut Kelas Menengah Makin Rentan, Sosiolog UGM: Apabila Tak Diatasi Cepat, Dampaknya Akan Beruntun
-
Senjata Canggih Iran Siap Meledak Jika Donald Trump Nekat Perintahkan Pentagon Serang Teheran
-
Menlu Austria Ngamuk ke Anak Buah Benjamin Netanyahu: Perlakuannya Tidak Dapat Diterima!
-
Menteri PPPA Jadikan Keluarga Gus Dur Contoh Rumah Tangga Tanpa Kekerasan dan Bias Gender
-
Sudah Empat Hari, Kebakaran Gudang Plastik di Cengkareng Belum Tuntas Dipadamkan
-
TNI Kerahkan Pasukan dan Helikopter Buru OPM Usai 8 Pendulang Emas Dibunuh di Yahukimo
-
Bukan Sekadar Fiskal, Pimpinan DPD: Pidato Prabowo Ekspresi Nyata Ekonomi Pancasila
-
Rangkuman Lengkap Pidato Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI 20 Mei 2026