KPK Tak Perpanjang Cekal Bos Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji, Apa Alasannya?

Mereka adalah Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA). Keduanya diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi penentuan kuota haji yang merugikan keuangan negara.

Merespons penetapan status tersangka tersebut, pihak Yaqut Cholil Qoumas melakukan upaya perlawanan hukum. Pada 10 Februari 2026, mantan Menteri Agama itu mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut telah resmi terdaftar dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Langkah praperadilan ini bertujuan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan, sidang perdana untuk perkara praperadilan Yaqut Cholil Qoumas dijadwalkan akan digelar pada 24 Februari 2026.

Hingga saat ini, fokus penyidikan KPK tetap tertuju pada pengumpulan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara korupsi kuota haji.

Meskipun Fuad Hasan Masyhur kini tidak lagi berstatus dicegah ke luar negeri, proses hukum terhadap para tersangka utama terus berjalan di tengah upaya praperadilan yang sedang ditempuh oleh pihak pemohon.