- Anthropic menolak keras penggunaan teknologi AI mereka untuk aplikasi militer AS, berbeda dengan OpenAI yang justru menjalin kerja sama.
- Akibat penolakan prinsip tersebut, Anthropic ditetapkan sebagai risiko rantai pasokan dan dilarang dalam lembaga pemerintah AS.
- OpenAI menjalin kemitraan dengan Departemen Perang AS, di mana klaim Sam Altman tentang larangan pengawasan dibantah pemerintah.
Klarifikasi Sam Altman yang Diragukan
Menghadapi gelombang kritik, OpenAI dan Sam Altman langsung melakukan misi pengendalian krisis. Dalam sesi "Ask Me Anything" (AMA) di X, Altman menegaskan kembali bahwa pemerintah AS akan menghormati "garis merah" OpenAI terkait pelarangan senjata otonom dan pengawasan massal.
Meski demikian, Altman gagal menjelaskan secara rinci bagaimana pengawasan dan perlindungan (safeguards) ini akan diterapkan.
Ia bersikeras bahwa hukum AS yang ada saat ini sudah cukup untuk mencegah penyalahgunaan tersebut.
Banyak pihak menilai pandangan Altman terlalu naif, atau bahkan dianggap sekadar retorika belaka. Publik mempertanyakan, jika prinsip OpenAI dan Anthropic sama-sama menolak pengawasan massal, mengapa pemerintahan AS mendepak Anthropic namun menyambut hangat OpenAI?
Jawabannya diyakini bermuara pada fleksibilitas. OpenAI bersedia menyerahkan interpretasi "legalitas" kepada militer, sementara Anthropic menolak melepaskan kendali tersebut.
Kini, dengan semakin canggihnya AI yang sejatinya masih rentan terhadap 'halusinasi' dan misinformasi, dunia harus bersiap menghadapi era di mana teknologi ini mungkin akan menentukan siapa yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.
Reporter: Tsabita Aulia
Baca Juga: Personel Militer AS Tewas, Publik Amerika Tak Dukung Aksi Donald Trump
Berita Terkait
-
Militer AS Gunakan AI Claude Serang Iran, Padahal Trump Sudah Putus Hubungan dengan Pemiliknya
-
Pangeran Bermuka Dua: Bagaimana Mohammad bin Salman Rayu Trump untuk Habisi Iran
-
Trump Mulai Cawe-cawe Urusan Iran, Siapkan 3 Nama Calon Pemimpin Baru Pasca Khamenei Tewas
-
Personel Militer AS Tewas, Publik Amerika Tak Dukung Aksi Donald Trump
-
Israel Mulai Serang Lebanon, Trump Beri Sinyal Perang Jangka Panjang
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Raih KWP Awards, Legislator NasDem Arif Rahman: Anggota DPR Harus Selalu Turun ke Rakyat
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi,Turun ke Bawah!
-
Petugas PPSU di Pejaten Barat Tewas Ditabrak Mobil Saat Sedang Menyapu
-
Aksi Kamisan ke-904, Sumarsih: Perjuangan Ini Lahir dari Cinta
-
Bukan Sekadar Pajangan, Andre Rosiade Dedikasikan Penghargaan KWP Awards 2026 untuk Rakyat Sumbar
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah