- Investigasi EJF mengungkap armada perikanan cumi-cumi Tiongkok di Pasifik Tenggara menyebabkan krisis ekologis akibat penangkapan berlebih dan tata kelola lemah.
- Armada tersebut diduga terlibat pelanggaran serius, termasuk kekerasan fisik pada awak kapal dan praktik pemotongan sirip hiu.
- EJF mendesak SPRFMO menerapkan batas tangkapan berbasis sains dan meningkatkan transparansi untuk mengatasi kerentanan sistem perikanan kawasan.
Organisasi tersebut juga meminta negara pantai, negara pelabuhan, dan negara pasar untuk meningkatkan peran mereka dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan serta mencegah pelabuhan maupun rantai pasok global digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran.
Selain itu, EJF juga mendorong pemerintah mengadopsi Piagam Global untuk Transparansi Perikanan (Global Charter for Fisheries Transparency), yang memuat langkah-langkah untuk meningkatkan keterbukaan sektor perikanan, seperti transparansi kepemilikan kapal, sistem pelacakan wajib, serta akses publik terhadap data perikanan.
Menurut Trent, berbagai instrumen untuk mengatasi krisis tersebut sebenarnya sudah tersedia, namun membutuhkan komitmen politik yang lebih kuat dari negara-negara terkait.
“Krisis ini dapat diatasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan langkah Peru yang berhasil menekan praktik penangkapan ilegal dalam beberapa tahun terakhir melalui kewajiban penggunaan sistem pelacakan kapal yang lebih ketat.
Menurutnya, peningkatan transparansi serta kerja sama melalui SPRFMO menjadi kunci untuk melindungi sistem perikanan di kawasan tersebut sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem laut di Pasifik Tenggara.
Berita Terkait
-
Tragedi Perang Jeli Remaja Makassar: Saat Senjata Mainan Dibalas Timah Panas
-
Indonesia Bernegosiasi untuk Loloskan Kapal Tanker Pertamina dari Selat Hormuz
-
Jalur Minyak Dunia Terancam! Begini Upaya RI Bebaskan 2 Kapal Pertamina Terjebak di Selat Hormuz
-
PELNI Siapkan 751 Ribu Tiket dan 55 Kapal untuk Mudik Lebaran
-
Jejak Asri Jadi Ruang Berbagi Inspirasi Lingkungan, Dari Kebiasaan Kecil Hingga Aksi Nyata
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
Pilihan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
Terkini
-
Rumah Dosen di Klungkung Dibobol, 12 Sertifikat Tanah Raib Dicuri
-
Pegawai Bank di Jember Bakar Kantor demi Tutupi Korupsi Rp3 Miliar
-
QRIS Indonesia Makin Mendunia, BI Kebut Kerja Sama Pembayaran dengan Arab Saudi dan Hong Kong
-
Cak Imin Pastikan Prabowo Hadiri Puncak Harlah ke-28 PKB Malam Ini: Pasti Berpidato!
-
Mesin Mobil Bergetar Saat RPM Rendah? Jangan Panik, Ini Penyebab dan Solusi Praktisnya
-
Pemerintah Siapkan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Independen, Jadi Fondasi Regulasi AI Nasional
-
Petaka di Ujung Tol Kalianda: Perjalanan Pikap Berakhir Duka, 2 Orang Tewas
-
Cabai Makin Murah, Tapi Daging Sapi dan Telur Ayam Terus Naik, Ini Update Harga Pangan
-
Ensiklopedia Digital Open Source Berbasis MediaWiki Siap Perkuat Dokumentasi Pengetahuan Indonesia
-
Kebijakan Tahan BI Rate 5,75 persen Disebut Bisa Dorong Penyaluran Kredit Perbankan