- Dinkes Yogyakarta mencatat enam kasus campak positif dari 45 suspek, menyatakan situasi terkendali tanpa KLB.
- Mayoritas pasien positif campak belum divaksinasi karena adanya penolakan dari orang tua meski vaksin gratis.
- Pengobatan campak bersifat suportif; komplikasi seperti pneumonia dapat terjadi dan meningkatkan risiko kematian fatal.
Suara.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta memastikan bahwa situasi penyebaran penyakit campak di wilayahnya masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali.
Tercatat sejuah ini hanya ada 6 kasus terkonfirmasi positif campak dari total 45 suspek yang diperiksa di Kota Yogyakarta. Pasien campak di Kota Yogyakarta itu terdiri dari rentang usia dari 1-28 tahun.
"Tahun 2026 kalau dari data dari kami itu untuk suspek ada 45, semuanya kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian dari hasil itu yang positifnya 6 (orang)," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Lana Unawanah, Jumat (6/3/2026).
Angka ini menunjukkan perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan tren lonjakan kasus yang terjadi di tingkat nasional.
Berdasarkan data nasional, sepanjang tahun 2025 tercatat 63.769 kasus suspek campak, dengan 11.094 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 69 kematian (CFR 0,1 persen).
Sementara pada tahun 2026 hingga Minggu ke-7, tercatat 8.224 kasus suspek campak, 572 kasus terkonfirmasi, dan 4 kematian (CFR 0,05 persen).
Pada periode tersebut, terjadi 21 KLB suspek campak dan 13 KLB campak terkonfirmasi laboratorium yang tersebar di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi.
Lana memastikan Kota Yogyakarta tidak menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak untuk sekarang. Apalagi enam kasus yang tercatat pada Januari-Februari kemarin sudah dinyatakan sembuh seluruhnya.
"Kasus meninggal nggak ada, nggak ada. Semuanya bisa kita tangani. Jadi masih relatif terkendali. Kita enggak KLB," ucapnya.
Baca Juga: Campak Bukan Teman Kencan, Jangan Diajak Jalan-Jalan ke Tempat Umum!
Masih Ada Anti-Vaksin
Berdasarkan hasil penelusuran terhadap 6 pasien positif tersebut, mayoritas ditemukan belum mendapatkan vaksinasi.
Lana mengakui masih ditemukan warga yang menolak untuk dilakukan vaksinasi. Meski fasilitas kesehatan seperti Puskesmas telah menyediakan vaksin secara gratis.
"Memang masih ada beberapa kasus yang dari pihak orang tuanya itu memang menolak (vaksin)," ujarnya.
Fenomena penolakan vaksin oleh orang tua masih menjadi kendala utama di lapangan.
"Ya kami dan teman-teman Puskesmas ya sudah mengedukasi gitu ya untuk supaya, melakukan vaksinasi," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Konvoi Mobil Zig-zag di Tol Becakayu Bikin Resah, Polisi: Identitas Pelaku Dikantongi
-
MAKI: KPK Perlu Terapkan Pasal TPPU untuk Jerat Suami dan Anak Fadia Arafiq
-
Kolega di Golkar 'Semprot' Bupati Fadia: Kalau Tak Tahu Birokrasi, Tanya Kemendagri!
-
Aliansi Mahasiswa Demo di DPR Tolak BoP dan Serukan Lawan Imperialisme, Ribuan Polisi Disiagakan
-
Tragedi Jumat Pagi di Jalur Transjakarta: Pemotor Tewas Usai Menghantam Pembatas Jalan
-
Alarm Bahaya BPBD Menyala, Cuaca Ekstrem Kepung Jakarta hingga 12 Maret
-
Tinggal Lapor ke Prabowo, Komisi Reformasi Polri: Ada 8 Perpol dan 24 Perkap Harus Direvisi
-
Berlumur Lumpur ke Pengadilan: Mengapa Masyarakat Adat Malind Menggugat Proyek Jalan PSN di Merauke?
-
Kemenag Cairkan Tunjangan Profesi Guru Madrasah Secara Bertahap Mulai Pekan Ini
-
Bareskrim Polri Kembali Periksa Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Toraja Senin Depan!