Iran Tak Juga Tumbang, Trump Dipukul Kasus Lama: Skandal Penipuan Rp7 T Masuki Babak Baru

Suara.com - Kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Presiden AS, Donald Trump serta anak-anaknya memasuki babak baru.

Di tengah serangan balasan Iran terhadap fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah, Donald Trump tengah dihadapkan dengan kasus hukum yang sudah berjalan sejak 2022.

Untuk konteks, pada September 2022, Kantor Jaksa Agung New York yang dipimpin oleh Letitia James menggugat Trump, anak-anaknya, dan perusahaan mereka dengan tuduhan memalsukan laporan keuangan selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keuntungan dari bank dan perusahaan asuransi.

Jaksa menilai Trump menggelembungkan nilai aset hingga miliaran dolar untuk memperoleh pinjaman dengan bunga lebih rendah dan keuntungan pajak.

Jaksa Agung New York menyatakan bahwa Trump membuat lebih dari 200 laporan keuangan menyesatkan antara 2011–2021.

Pada Februari 2024, hakim New York memutuskan bahwa Trump dan perusahaannya melakukan penipuan finansial.

Trump diperintahkan membayar lebih dari $450 juta (sekitar Rp7 triliun) dan dilarang menjalankan bisnis di New York untuk beberapa waktu.

Namun pada pengadilan banding, putusan pembayaran denda itu dikurangi. Dasar Komisi Banding Pengadilan Bagian New York berlebihan dan dilarang oleh Amandemen Kedelapan Konstitusi AS.

Meski menyebut hukuman kepada Trump terlalu tingi, Pengadilan Banding New York tidak membantah temuan bahwa Trump, anak-anak dan perusahaan milik mereka melakukan penipuan bisnis.

Baca Juga: Investigasi Militer Amerika Akui Kesalahan Fatal: Rudal Tomahawk Hantam Sekolah di Iran

Babak Baru Kasus Penipuan Trump

Terbaru di kasus ini, kuasa hukum Donald Trump menuntut agar Jaksa Agung New York, Letitia James, menyerahkan seluruh komunikasi dengan mantan pengacara Trump, Michael Cohen.

Permintaan itu muncul setelah Cohen mengaku dirinya “ditekan dan dipaksa” untuk memberikan kesaksian yang memberatkan Trump.

Dalam dokumen setebal 25 halaman yang diajukan ke pengadilan, pengacara Trump meminta perintah agar semua catatan komunikasi diserahkan.

Mereka menuntut dokumen berupa email, transkrip wawancara, rekaman, hingga catatan pertemuan antara Cohen dan kantor Jaksa Agung New York.

Tim hukum Trump menegaskan bahwa kesaksian Cohen menjadi inti dari kasus yang diajukan terhadap presiden.