- KPK menyoroti tren penggiringan opini sistematis di ruang digital bertujuan mengaburkan fakta hukum penanganan korupsi.
- Figur publik dan influencer berperan krusial dalam memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus penegakan hukum.
- KPK mengimbau publik bersikap skeptis terhadap opini, menunggu hasil pembuktian sah di ruang persidangan.
Narasi seperti "kriminalisasi" atau "politisasi kasus" seringkali menjadi komoditas utama yang dilemparkan oleh para pendengung (buzzer) untuk mengalihkan perhatian dari substansi perkara korupsi itu sendiri.
Oleh sebab itu, Asep Guntur Rahayu mengimbau masyarakat, terutama generasi muda yang melek teknologi, untuk tetap berhati-hati dalam mencerna informasi dari siapa pun.
Ia menekankan pentingnya sikap skeptis terhadap opini yang beredar di media sosial dan menyarankan publik untuk menunggu hingga proses persidangan berlangsung secara transparan.
Persidangan dianggap sebagai satu-satunya ruang yang sah untuk menguji kebenaran sebuah perkara. Di dalam ruang sidang, semua argumen harus disertai dengan bukti-bukti yang sah secara hukum, bukan sekadar retorika atau narasi di media sosial.
“Karena kalau di persidangan, tentunya baik dari penyidik maupun terdakwa itu akan menampilkan informasi ataupun juga bukti-bukti. Jadi, di situ lah disandingkan bukti-bukti yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dengan milik terdakwa,” katanya.
Melalui peringatan ini, KPK berharap masyarakat lebih cerdas dalam memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh upaya-upaya pihak tertentu yang ingin mengintervensi penegakan hukum melalui kekuatan opini publik.
Integritas penanganan kasus korupsi sangat bergantung pada dukungan publik yang objektif dan berbasis pada fakta-fakta hukum yang muncul di meja hijau.
Berita Terkait
-
KPK Endus Aliran Uang Berjenjang ke Pemuda Pancasila di Kasus Tambang Rita Widyasari
-
Gus Yaqut Datangi Kantor KPK untuk Kasus Haji, Siap Ditahan?
-
15 Pakar Hukum Tegaskan Perkara Pertamina Murni Hubungan Bisnis, Bukan Tindak Pidana Korupsi
-
Tas Isi Ratusan Juta, KPK Ungkap Kronologi Kejar-kejaran di Gang Kasus OTT Rejang Lebong
-
Usai Kalah di Praperadilan, Gus Yaqut Disebut Akan Penuhi Panggilan KPK Hari Ini
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Kata-kata Tajam di Patung Mesra Trump-Epstein: Persahabatan yang Dibangun dari Pesta Liar
-
KPK Endus Aliran Uang Berjenjang ke Pemuda Pancasila di Kasus Tambang Rita Widyasari
-
Imbas Lele Mentah Pada Menu MBG yang Viral, BGN Hentikan Sementara Dapur SPPG di Pamekasan
-
Eks Pilot F-16 Bongkar Skenario Kudeta CIA dan Mossad di Iran
-
Tiarap! Eks Intel US Army Bongkar Jenis Drone Kamikaze Iran Bisa Hantam Jantung AS
-
Antisipasi Krisis Global, Banggar DPR Minta Pemerintah Sisir Program Tak Mendesak di APBN 2026
-
Refly Harun Soroti Permohonan RJ Rismon di Kasus Ijazah Jokowi: Kehendak Bebas atau Ada Tekanan?
-
Iran Tak Juga Tumbang, Trump Dipukul Kasus Lama: Skandal Penipuan Rp7 T Masuki Babak Baru
-
Gus Yaqut Datangi Kantor KPK untuk Kasus Haji, Siap Ditahan?
-
Menilik Strategi Kementerian PU Amankan Jalur Utama Jakarta Menuju Selatan Jawa Demi Mudik Lancar