YLBHI: Negara Wajib Ungkap Pelaku Teror Andrie Yunus dan Tanggung Seluruh Biaya Pengobatan

Suara.com - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mendesak negara mengusut tuntas pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Ia juga meminta negara bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban karena dinilai gagal memberikan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia.

Isnur mengatakan Andrie merupakan pembela HAM yang telah lama berada di garis depan dalam memperjuangkan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Selama lebih dari satu dekade, Andrie aktif bersama KontraS menyuarakan berbagai isu sensitif, mulai dari dugaan kekerasan aparat hingga persoalan meluasnya peran militer dalam ruang sipil.

Menurut Isnur, posisi Andrie sebagai pembela HAM membuatnya kerap menangani kasus-kasus besar yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Karena itu, serangan terhadap Andrie dinilai bukan sekadar kekerasan terhadap individu, melainkan juga ancaman terhadap gerakan masyarakat sipil secara luas.

“Serangan terhadap Andri adalah serangan terhadap kita semua. Serangan terhadap masyarakat sipil,” kata Isnur dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Ia menegaskan negara memiliki kewajiban melindungi para pembela HAM sebagaimana diatur dalam berbagai standar internasional.

Karena itu, negara harus memastikan pengusutan kasus dilakukan secara serius hingga menemukan pelaku maupun aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Baca Juga: Perjuangan HAM Tak Berhenti Usai Penyerangan Andrie Yunus, KontraS: We keep moving forward, Tatakae!

Isnur menilai pengungkapan kasus seharusnya tidak menemui kendala teknis jika aparat penegak hukum benar-benar menggunakan seluruh kemampuan penyelidikan yang dimiliki.

“Ini bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan,” katanya.

Karena itu, YLBHI mendesak kepolisian menggunakan seluruh kemampuan penyelidikan secara ilmiah untuk mengungkap pelaku dan pihak yang berada di balik serangan tersebut.

Selain mendorong pengungkapan kasus, YLBHI juga menuntut negara bertanggung jawab terhadap pemulihan kesehatan korban.

Isnur menilai tanggung jawab tersebut muncul karena negara dinilai gagal memberikan perlindungan terhadap pembela HAM yang tengah menjalankan kerja advokasi.

“Negara harus menjaga dan bertanggung jawab atas petugas kemanusiaan yang sedang berjuang,” tegasnya.