- Sejumlah fraksi DPR RI mendukung opsi Presiden Prabowo mengurangi gaji pejabat akibat krisis global.
- Fraksi Golkar dan NasDem menekankan pentingnya kajian teknis dan simulasi sebelum pemotongan gaji diterapkan.
- Presiden mempertimbangkan efisiensi lain seperti WFH, mencontoh langkah ekstrem Pakistan menghadapi tekanan ekonomi.
"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," kata Eddy.
Sebelum memunculkan opsi pemotongan gaji, Presiden Prabowo Subianto telah mendorong berbagai langkah penghematan lainnya, termasuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Presiden juga mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara maupun sektor swasta sebagai upaya menekan mobilitas dan konsumsi energi nasional di tengah ancaman krisis energi global.
Sebagai referensi kebijakan, Presiden mencontohkan langkah-langkah ekstrem yang telah diambil oleh sejumlah negara lain, salah satunya Pakistan. Negara tersebut telah menerapkan kebijakan kritis untuk menyelamatkan ekonomi nasionalnya, termasuk pemberlakuan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga mencapai 50 persen. Selain itu, Pakistan juga telah memangkas hari kerja menjadi hanya empat hari dalam sepekan guna menekan biaya operasional negara.
Di Pakistan, penghematan dilakukan secara menyeluruh dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan parlemen secara signifikan. Pemerintah setempat juga memangkas penggunaan BBM pada kendaraan dinas, membatasi operasional kendaraan operasional pemerintah, hingga menghentikan sementara sejumlah belanja non-prioritas.
Pengadaan kendaraan baru, alat pendingin ruangan (AC), hingga perabot kantor dihentikan total untuk mengalokasikan dana ke sektor yang lebih mendesak.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berbagai contoh langkah ekstrem dari negara lain tersebut dapat menjadi bahan kajian mendalam bagi pemerintah Indonesia.
Kajian ini diperlukan untuk menentukan instrumen kebijakan penghematan mana yang paling relevan dan efektif untuk diterapkan di dalam negeri guna memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Ubah Batas Defisit 3 Persen, Kecuali Keadaan Darurat
Berita Terkait
-
Video Alumni 'Protes' ke Prabowo Gara-Gara Sekolahnya Baru Bagus Setelah Lulus Viral di Medsos
-
Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Ubah Batas Defisit 3 Persen, Kecuali Keadaan Darurat
-
Di Tengah Krisis Global, MBG Jadi Penyelamat Pertumbuhan Ekonomi di Akar Rumput
-
Raffi Ahmad Pamer Hampers Lebaran dari Prabowo, Isinya Unik dan Tak Biasa
-
Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Gabung Aliansi Militer Mana Pun
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga