Kemenko Kumham Imipas Pastikan Pelayanan Masyarakat Berjalan Optimal Saat Idul Fitri

Suara.com - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memastikan pelayanan publik selama masa libur Hari Raya Idul Fitri Fitri berjalan optimal di seluruh Indonesia.

Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R Andika Dwi Prasetya mengatakan, hal itu berdasarkan hasil pemantauan menyeluruh yang dilakukan di berbagai satuan kerja pemasyarakatan dan keimigrasian di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Bali, dan DKI Jakarta.

Pemantauan, lanjut Andika, dilakukan oleh seluruh jajaran pimpinan tinggi madya, staf ahli, staf khusus, dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Berdasarkan data yang diterima menunjukkan bahwa seluruh layanan berjalan tertib, aman, dan lancar, dengan dukungan kesiapan petugas, sarana prasarana yang memadai, serta mekanisme pelayanan yang telah berjalan sesuai standar operasional prosedur.

"Di Lapas Kelas I Semarang misalnya, terlaksana pemberian Remisi Khusus Idulfitri kepada 872 warga binaan pemasyarakatan (WBP)," kata Andika, dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).

Menurutnya, pembinaan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mempersiapkan WBP untuk kembali berintegrasi di tengah masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Sementara itu, kata Andika, Lapas Kelas I Cirebon membuka layanan kunjungan selama tiga hari dengan pengamanan ketat, termasuk penggunaan sistem biometrik untuk pencatatan keluar masuk pengunjung.

Pada hari pertama, tercatat 368 pengunjung dengan 82 WBP menerima kunjungan. Layanan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan melalui jalur prioritas, serta menghadirkan suasana yang lebih hangat melalui penampilan band warga binaan.

Di Jawa Timur, Rutan Kelas I Surabaya dan Lapas Kelas I Surabaya menunjukkan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi lonjakan kunjungan Lebaran.

Baca Juga: Arus Balik Lebaran Mulai Padati Terminal Terpadu Pulo Gebang

Layanan kunjungan di Rutan dilaksanakan selama tiga hari dengan kuota terbatas dan pembagian sesi yang tertib, serta pengamanan yang melibatkan unsur TNI dan Polri.

Sementara itu, Lapas Kelas I Surabaya membuka layanan kunjungan selama enam hari dengan pengamanan berlapis.

Petugas di kedua satuan kerja tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Pemantauan juga dilakukan area Jawa Barat. Di Lapas Kelas IIA Bogor misalnya, terpantau memfokuskan pada kesiapan layanan publik selama masa work from anywhere (WFA) dan cuti bersama.

"Hasilnya menunjukkan bahwa sarana prasarana telah siap, alur kunjungan tertata dengan baik, serta petugas dalam kondisi siaga penuh, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal," jelas Andika.

Kemudian, Rutan Kelas I Depok, pemantauan pelayanan publik dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.