-
Presiden Iran menjamin keamanan kapal non-afiliasi AS-Israel untuk melintasi jalur Selat Hormuz.
-
Parlemen Iran membantah keras adanya negosiasi dengan Amerika Serikat terkait konflik militer.
-
Eskalasi serangan berbalas menyebabkan gangguan besar pada produksi minyak dan pasar global.
Suara.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi memberikan pernyataan terkait situasi terkini di jalur perairan Selat Hormuz.
Langkah strategis diambil pemerintah Teheran demi menjamin kelancaran transit bagi kapal-kapal yang tidak memiliki hubungan dengan Amerika Serikat.
Pezeshkian menekankan bahwa perlindungan diberikan khusus kepada armada laut yang tidak berafiliasi dengan Israel maupun pihak pendukungnya.
Informasi krusial ini disampaikan langsung dalam komunikasi via telepon bersama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada hari Senin.
Pihak kantor kepresidenan Iran melaporkan bahwa koordinasi intensif akan terus dilakukan demi menjaga stabilitas kawasan perairan tersebut.
"Iran telah mengambil langkah untuk memastikan keamanan pelayaran lewat jalur air ini dan akan melakukan koordinasi yang diperlukan bagi kapal yang tidak berafiliasi dengan pihak agresor," kata Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, seperti dikutip kantornya.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas ketegangan tinggi yang menyelimuti wilayah Teluk Persia dalam beberapa pekan terakhir.
Presiden Iran menegaskan bahwa hambatan di Selat Hormuz sebenarnya dipicu oleh tindakan militer yang dilakukan oleh pihak Washington.
Operasi bersama antara Amerika Serikat dan Israel disebut menjadi akar penyebab terjadinya blokade di jalur distribusi energi dunia tersebut.
Baca Juga: Kiamat Sudah Dekat Kalau Amerika Nekat Buka Paksa Selat Hormuz Iran
Ali Mousavi selaku perwakilan Iran di Organisasi Maritim Internasional turut memperkuat posisi negaranya melalui pernyataan resmi.
Ia menjelaskan bahwa akses lintas laut tetap terbuka bagi semua pihak selama bukan merupakan kapal dari negara musuh.
Prosedur koordinasi dengan otoritas Iran menjadi syarat mutlak bagi kapal yang ingin melewati Selat Hormuz dengan selamat.
Situasi geopolitik ini merupakan dampak berantai dari serangan udara yang dimulai pada tanggal 28 Februari lalu.
Saat itu, kekuatan militer AS dan Israel menyasar berbagai titik strategis di wilayah Iran termasuk pusat kota Teheran.
Agresi tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang cukup masif serta menimbulkan korban jiwa dari kalangan penduduk sipil.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT